Menag Janji Tingkatkan Pelayanan Haji di Armina
Merdeka.com - Badan Pusat Statistik (BPS) merilis Indeks Kepuasan Jemaah Haji Indonesia (IKJHI) pada tahun 2018 atau 1439 Hijriah. Salah satunya terkait pelayanan haji di Satuan Operasi Armina (Arafah, Muzdalifah, Mina).
BPS mencatat pelayanan haji di Armina perlu ditingkatkan. Kendati, kepuasan terjadi peningkatan hingga 82,60 dibandingkan 2017 yang mencapai 81,20.
Hal tersebut juga diakui oleh Menteri Agama (Menag), Lukman Hakim Saifuddin. Lukman mengatakan, masih ada kekurangan dalam pelayanan di wilayah Armina seperti tenda, katering, hingga toilet kurang memadai para jemaah.
"Terkait di wilayah Armina, kita tidak memiliki otoritas ada di bawah tanggung jawab pemerintah Saudi Arabia. Tenda itu termasuk toilet itu jadi persoalan klasik daya tampung di Mina. Katering di Armina kita tidak berdaya karena dapur harus dibuat di sana," kata Lukman usai pemaparan hasil indeks kepuasaan jemaah Haji 2018 di Kantor BPS, Jakarta Pusat, Kamis (22/11).
Menurut Lukman, pelayanan haji di Armina berbeda dengan di Mekkah dan Madinah. Politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ini menjamin pasokan makanan, hotel, hingga kualitas gizi para jemaah di Mekkah dan Madinah.
Lukman yang berafiliasi dengan Kemenko PMK tersebut mengatakan, hal tersebut juga berdampak pada indeks kepuasaan. Kemudian terkait transportasi yang digunakan di Armina, kata Lukman, Kemenag tidak bisa berbuat banyak karena merupakan kewenangan Arab Saudi.
"Bus-bus yang digunakan tahunnya kita tidak bisa upgrade karena kewenangan Arab Saudi. Kenapa angkanya masih kurang, meskipun belum memuaskan karena kami tidak bisa masuk ke wilayah biru (Armina)," kata Lukman.
Dia juga mengakui problem utama ibadah Haji ada di Mina. Sebab, kata dia, di sana sangat terbatas terkait sarana prasarana di sana.
"Kami terus berupaya memohon agar bisa perbaiki sarana prasarana ini," ujar Lukman.
(mdk/gil)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Pemerintah sedang mencari formula terkait kenaikan harga beras di pasaran.
Baca SelengkapnyaIni dilakukan karena Pemerintah tidak ingin harga pangan membebani masyarakat saat bulan puasa.
Baca SelengkapnyaCak Imin mengingatkan agar pemerintah berhati-hati menangani kelangkaan beras.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Pencairan kenaikan gaji PNS ini telah dikonfirmasi langsung oleh Direktur Jenderal Anggaran Kemenkeu, Isa Rachmatarwata.
Baca SelengkapnyaAngka kematian tersebut menjadi tertinggi selama penyelenggaraan ibadah haji.
Baca SelengkapnyaBapanas hentikan pemberian bantuan pangan sementara dalam rangka menghormati pemilu 2024.
Baca SelengkapnyaPemerintah mempertimbangkan untuk menghentikan sementara penyaluran bantuan pangan beras saat hari tenang hingga pencoblosan pemilu yakni 11-14 Februari 2024.
Baca SelengkapnyaRencananya, BLT tersebut akan mulai dibagikan pada bulan Maret atau bertepatan dengan bulan Ramadan.
Baca SelengkapnyaImpor beras dari Kamboja untuk memenuhi kebutuhan stok beras menjelang Idul Fitri 1445H.
Baca Selengkapnya