Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Megawati Kumpulkan Pengurus DPP Usai OTT Komisioner KPU Libatkan PDIP

Megawati Kumpulkan Pengurus DPP Usai OTT Komisioner KPU Libatkan PDIP Megawati. ©Liputan6.com/Putu Merta Surya Putra

Merdeka.com - Ketua DPP PDI Perjuangan Bambang Wuryanto alias Pacul membenarkan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri mengumpulkan pengurus DPP setelah kasus OTT Komisioner KPU Wahyu Setiawan. Kasus tersebut melibatkan pergantian antar waktu anggota legislatif PDIP.

Kendati demikian, Bambang mengaku tidak tahu apa arahan yang diberikan Megawati. Sebab, dia tak ikut dikumpulkan.

"Saya tidak termasuk yang dikumpulkan. Kan keahlian saya bukan di situ. Keahlian saya adalah keahlian elektoral itulah kenapa saya jadi ketua pemenangan pemilu," katanya di tempat Rakernas PDIP, JIExpo Kemayoran, Jakarta, Jumat (10/1).

Bambang yakin Megawati marah mendengar kadernya terlibat kasus korupsi. Dia mengungkit kemarahan Megawati saat Kongres karena ada anggota DPR PDIP yang dicokok KPK.

"Di Kongres kemarin saja ibu sudah semarah itu. Kami kenal ibu kami. Dikau paham lah itu. Megawati bukan sekadar ketum, she's my grandmother. Ibu bilang a kita a kok," ucapnya.

Tak Ganggu Konsolidasi Partai

Bambang mengaku kasus tersebut tidak mengganggu konsolidasi partai. Apalagi sudah menjelang Pilkada serentak 2020.

"Saya kira enggak. PDIP itu partai yang solid. Partai yang menyelesaikan masalah secara organisasi bukan secara individual," ucapnya.

(mdk/eko)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
KPK Beberkan Baru 29,55 Persen Legislator yang Lapor LHKPN, 6 Menteri Jokowi Belum Setor
KPK Beberkan Baru 29,55 Persen Legislator yang Lapor LHKPN, 6 Menteri Jokowi Belum Setor

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merilis tingkat kepatuhan pelaporan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Tahun 2023

Baca Selengkapnya
Aliansi Masyarakat Ingatkan Potensi Kerawanan Pilkada Papua Tengah Usai Komisioner Bawaslu Puncak Dipecat DKPP
Aliansi Masyarakat Ingatkan Potensi Kerawanan Pilkada Papua Tengah Usai Komisioner Bawaslu Puncak Dipecat DKPP

DKPP memutuskan memberhentikan tetap Guripa Telenggen sebagai Komisioner Bawaslu Puncak karena melanggar kode etik

Baca Selengkapnya
90 Pegawai Terancam Dipecat dari KPK usai Terbukti Terlibat Pungli di Rutan
90 Pegawai Terancam Dipecat dari KPK usai Terbukti Terlibat Pungli di Rutan

Sebanyak 90 pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diduga terlibat pungli di Rutan KPK bakal dipecat

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
KPK Tetapkan Kepala BPPD Sidoarjo Jadi Tersangka Korupsi Pemotongan Insentif Pegawai
KPK Tetapkan Kepala BPPD Sidoarjo Jadi Tersangka Korupsi Pemotongan Insentif Pegawai

AS ditahan 20 hari pertama terhitung tanggal 23 Februari 2024 sampai dengan 13 Maret 2024 di Rutan KPK.

Baca Selengkapnya
KPK Terima 5.079 Aduan Dugaan Korupsi Sepanjang 2023
KPK Terima 5.079 Aduan Dugaan Korupsi Sepanjang 2023

Nawawi menyebut, dari 5.079 laporan yang diterima, ada sebanyak 690 laporan yang tidak dapat ditindaklanjuti.

Baca Selengkapnya
Politikus PDIP Ingatkan KPU: Jangan Main-Main dengan Suara Rakyat
Politikus PDIP Ingatkan KPU: Jangan Main-Main dengan Suara Rakyat

Pernyataan ini menanggapi putusan DKPP yang memberikan sanksi etik ke KPU.

Baca Selengkapnya
Anggota DPR Apresiasi Keberanian Kejaksaan Usut Korupsi Tambang, Minta Jangan Tanggung-Tanggung
Anggota DPR Apresiasi Keberanian Kejaksaan Usut Korupsi Tambang, Minta Jangan Tanggung-Tanggung

Dalam kasus timah, merugikan negara mencapai ratusan triliun rupiah.

Baca Selengkapnya
93 Pegawai KPK Diduga Pungli, Mahfud MD: Tangkap Saja!
93 Pegawai KPK Diduga Pungli, Mahfud MD: Tangkap Saja!

KPK independen demi mengatasi korupsi di Indonesia apabila memenangi Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya
Akui Kepercayaan Terhadap KPK Kurang, Mahfud Ingin Kembalikan UU KPK Lama Jika Terpilih Jadi Wapres
Akui Kepercayaan Terhadap KPK Kurang, Mahfud Ingin Kembalikan UU KPK Lama Jika Terpilih Jadi Wapres

Mahfud menegaskan keberadaan lembaga antirasuah itu masih sangat dibutuhkan untuk memberantas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).

Baca Selengkapnya