May Day, 30 ribu buruh akan aksi di depan Istana

Merdeka.com - Juru bicara gerakan buruh untuk rakyat (Gebrak), Damar Panca menjelaskan, aksi long march pada peringatan hari buruh atau May Day yang jatuh pada 1 Mei 2018 nanti akan disentralkan di depan Istana Negara. Dia menyebutkan, estimasi masa akan sekitar 30 ribu-an yang berasal dari 35 organisasi.

"Yang untuk di Jabodetabek akan disentralkan ke Istana. Itu sekitar 30 ribuan. Titik kumpul jam 9 WIB pagi, mengajak seluruh elemen buruh dan elemen rakyat untuk bersama-sama aksi sampe ke istana," katanya di Gedung Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta, Jakarta Pusat, Jumat (27/4).

Damar mengatakan, long march akan dimulai dari bundaran Hotel Indonesia. Meskipun, kata dia, kepolisian memberikan larangan untuk melakukan aksi long march dari titik itu.

"Rencananya kita tetep di HI meskipun ada larangan dari pihak kepolisian untuk tidak melakukan aksi long march dari hi tapi kita tetep komitmen apapun resikonya akan kita hadapi," jelasnya.

Masa aksi yang mulai berjalan dari bundaran Hotel Indonesia (HI) dan akan berakhir di depan Istana Negara nantinya, tidak lupa akan mampir juga ke kantor International Labour Organization (ILO) di daerah MH Thamrin, Jakarta Pusat.

"Jadi rutenya HI, kemudian ILO kita akan mampir ke ILO sebentar terus kemudian ke Patung Kuda, ke Mahkamah Konstitusi, ke RRI, sampai ke Istana," ujar Damar.

Menurut dia, aksi pada hari buruh nanti tidak hanya akan diikuti oleh sekitar 30 ribu masa di Jakarta. Namun akan ada masa dalam jumlah lebih besar yang akan menggelar aksi serupa di sejumlah provinsi Indonesia, dengan total sekitar 150 ribu orang dibawah nama Gebrak. Seperti di daerah Bali, Sumatera Utara, dan Lampung.

"(Termasuk 30 ribu di Jakarta) Total sekitar 150 ribu masa yang serentak menggelar aksi serupa di 18 Provinsi. Jadi Menyebar. Ada juga Sulteng, Jateng, Jatim, itu juga bersedia untuk turun dalam satu nama Gebrak," ungkapnya.

Pada tahun ini, Damar menuturkan, mereka membawa isu yang berbeda dari tuntutan pada tahun-tahun sebelumnya yang biasanya membawa isu normatif, seperti upah layak dan outsourcing.

Isu baru itu akan berisi mengenai pembangunan partai politik alternatif. Karena menurutnya, partai politik yang ada saat ini cenderung mengutamakan kepentingan kaum pemodal daripada kepentingan rakyat.

"Saatnya kaum buruh bersama gerakan rakyat yang lainnya membangun kendaraan partai politiknya sendiri. Yang membuat UU adalah partai-partai yang ada di legislatif. Yang ada di DPR dan sebagainya. Termasuk pimpinan eksekutifnya itu bukan perwakilan buruh. Itu juga bukan representasi kekuatan rakyat," tuturnya.

"Karena itu kita menyatakan politik kita politik alternatif. Politik yang berbeda dengan kekuatan politik borjuasi hari ini atau partai-partai yang berkuasa hari ini yang hanya cenderung mengutamakan kepentingan kaum pemodal daripada kepentingan rakyat," tutup Damar.

Reporter: Yunizafira Putri

Sumber: Liputan6.com