Masinton Tegaskan Kritikan Soal Capim ke Pansel KPK Salah Alamat
Merdeka.com - Anggota Komisi III DPR Fraksi PDI Perjuangan Masinton Pasaribu menilai kritik Koalisi Masyarakat Sipil terhadap Panitia Seleksi Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (Pansel Capim KPK) salah arah. Menurut Masinton, penentu akhir pimpinan KPK adalah Komisi III DPR.
"Sejak awal teman di koalisi sudah nyinyir, padahal proses pemilihan oleh pansel KPK hanya tahapan awal. Bukan tahapan menentukan," ujar Masinton saat dikonfirmasi, Selasa (27/8).
Masinton mengatakan, Pansel hanya bertugas menyeleksi dan menyaring nama-nama dianggap mumpuni menjadi pimpinan lembaga antirasuah empat tahun ke depan. Pansel akan menyerahkan 10 nama kepada Presiden Joko Widodo alias Jokowi.
"Dan oleh Presiden diserahkan ke DPR. Nantinya 10 orang itu akan dipilih menjadi lima orang oleh DPR," kata Masinton.
Dalam proses seleksi itu, mulai dari tes administrasi, tes kesehatan, profil assessment, Pansel tak bekerja sendirian. Namun juga melibatkan sejumlah pihak seperti Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) hingga Badan Intelijen Negara (BIN).
Masinton berharap Pansel Capim KPK tak terpengaruh dengan kritikan dari Koalisi Masyarakat Sipil. "Kritik itu biasa, anggap saja suplemen agar Pansel lebih teliti bekerja, jalan terus saja," kata dia.
Masinton mengingatkan Koalisi Masyarakat Sipil bahwa Pansel Capim KPK dibentuk berdasarkan UU nomor 30 tahun 2002 tentang KPK. Tugas Pansel membantu pemerintah dan DPR untuk menyeleksi pimpinan KPK.
Masinton menegaskan, penentuan terpilihnya lima nama pimpinan KPK ditentukan dalam fit n proper test komisi III.
"Kalau teman-teman koalisi mempertanyakan kinerja Pansel, itu tidak relevan," kata Masinton.
(mdk/eko)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Beda Sikap dengan Jokowi soal Presiden Boleh Kampanye dan Memihak, Ma'ruf Amin Tegaskan Netral di Pemilu
Ma'ruf Amin merahasiakan pilihannya dan bakal menyoblos pada 14 Februari mendatang.
Baca SelengkapnyaSekjen PDIP Sindir Kapolri: Suara-Suara Rakyat Harapkan Polri Netral Tak Dukung Paslon Tertentu
Sekjen PDIP mengingatkan Kapolri banyak suara dari rakyat yang juga berharap agar Polri tetap netral di Pemilu 2024 ini.
Baca SelengkapnyaNasDem: Pertemuan Surya Paloh dengan Jokowi Puluhan Kali, Tidak Terkait Sikap Politik
Surya Paloh dan Jokowi diketahui menggelar pertemuan di Istana Kepresidenan, Jakarta, Minggu (18/2).
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
JK Kritik Netralitas Jokowi di Pilpres 2024, Ini Respons Istana
JK menyatakan bahwa semua pejabat sampai kepala pemerintah, presiden turut diambil sumpahnya agar berlaku adil bagi masyarakat.
Baca SelengkapnyaJokowi Jelaskan Presiden Boleh Kampanye Sambil Bawa Kertas Besar Berisi Pasal-Pasal UU Pemilu
Presiden Jokowi menjelaskan aturan presiden dan wakil presiden punya hak untuk kampanye.
Baca SelengkapnyaTernyata Ini Alasan Jokowi Bagi-Bagi Bansos Beras Jelang Pilpres 2024
Presiden akhirnya buka suara terkait polemik pemberian bansos beras kemasan 10 kg di tahun politik.
Baca SelengkapnyaJokowi Diusulkan Pimpin Koalisi Besar, Ini Respons Airlangga dan Zulkifli Hasan
Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto menanggapi kabar Presiden Joko Widodo (Jokowi) diusulkan memimpin koalisi besar Prabowo-Gibran.
Baca SelengkapnyaPutuskan Netral dalam Pilpres 2024, Ini Alasan Mantan Wakapolri Syafruddin Kambo
Meski demikian, ia tetap menghargai pilihan politik mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK).
Baca SelengkapnyaRespons Ketum ProJo soal Usukan Jokowi Jadi Pimpinan Besar Koalisi Prabowo-Gibran
Usulan tersebut merupakan aspirasi dan pendapat dari sejumlah pihak.
Baca Selengkapnya