Merdeka.com - Petinggi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) mengusulkan agar Partai Amanat Nasional (PAN) keluar dari koalisi partai pendukung pemerintah karena kerap berbeda sikap soal kebijakan strategis yang diambil pemerintah. Namun, berbeda dengan salah satu kader PDIP, Masinton Pasaribu. Masinton berharap PAN tetap berada di koalisi.

"Kita sih berharap semuanya sama-sama. Kita berharap tetap bersama-sama maka kita tetap mengajak dan mengingatkan agar dalam isu-isu strategis bisa tetap komit dan sama," kata Masinton di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (14/7).

Masinton menilai seharusnya partai-partai koalisi bisa memiliki sikap yang sama ketika pemerintah mengeluarkan suatu kebijakan strategis, semisal penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang nomor 17 tahun 2013 tentang organisasi masyarakat.

"Koalisi mendukung pemerintah kan harus iramanya sama dalam hal-hal strategis. Kita memandang terbitnya perppu persoalan strategis. Untuk hal strategis partai pendukung pemerintah iramanya harus sama, sikapnya sama," ujarnya.

Soal desakan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto yang mendesak PAN keluar koalisi, menurutnya, merupakan peringatan agar partai pimpinan Zulkifli Hasan itu kembali ke berkomitmen mendukung penuh pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla.

"Mas Hasto sudah berikan warning untuk mengajak teman teman PAN kembali ke komitmen awal mendukung pemerintahan," tutupnya.

Sebelumnya, Sekjen PDIP Hasto Kristyanto menyindir Partai Amanat Nasional (PAN) karena beberapa kali berbeda sikap dengan partai-partai pendukung pemerintah. Hal itu terlihat mulai dari Pilgub DKI Jakarta, RUU Pemilu hingga Perppu Pembubaran Ormas.

Di Pilgub DKI Jakarta, PAN memutuskan mendukung Anies Baswedan-Sandiaga Uno sementara partai pendukung pemerintah memilih Basuki T Purnama-Djarot Saiful Hidayat. Begitu pula di RUU Pemilu, PAN mendorong angka ambang batas pencalonan presiden dihapus disaat partai pemerintah ingin di angka 20 persen.

Hasto menuturkan, partai-partai pendukung pemerintah harus solid dan tidak boleh setengah-setengah mendukung Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla. Menurut Hasto, Presiden Jokowi seharusnya melakukan evaluasi terhadap partai yang membelot dari sikap partai pendukung pemerintah lainnya.

"Ketika partai menyatakan mendukung tapi di tingkat implementasi justru bersifat setengah setengah Presiden punya kewenangan untuk melakukan evaluasi, tetapi PDIP bukan dalam posisi untuk mendorong-dorong," kata Hasto di Kantor DPP PDIP, Jakarta, Kamis (13/7).

Oleh karena itu, Hasto menegaskan partai yang menyatakan berbeda sikap dengan sikap partai pemerintahan lebih baik keluar dari koalisi.