Masinton: Freeport benteng kolonialisme, kita usir saja

Merdeka.com - Kasus permintaan saham PT Freeport Indonesia yang diduga dilakukan Ketua DPR Setya Novanto dengan dalih akan diberikan ke Presiden Jokowi dan Wapres Jusuf Kalla, membuat anggota DPR geram. Anggota Komisi III dari fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Masinton Pasaribu justru mengutarakan kemarahannya pada Freeport.

Dia menuding keberadaan Freeport justru memperkokoh kembali kolonialisme di Indonesia. Menurutnya, kasus 'Papa Minta Saham' jelas menggambarkan lihainya pendekatan yang dilakukan Freeport pada pemegang kebijakan di Indonesia. Karena itu Masinton mendorong pemerintahan Jokowi-JK bisa bersikap tegas menendang Freeport keluar Indonesia.

"Ini ada kongkalikong yang diatur freeport mulai dari menciptakan Undang-Undang minyak dan gas (Migas) dan yang lainnya. Tentu fenomena ini memperjelas freeport melakukan lobi-lobi pejabat kita," kata Masinton di Warung Daun, Jakarta Pusat, Sabtu (12/12).

"Ini sebagai momentum saya proses Freeport. Ini usir saja, bagi saya Freeport ini benteng kolonialisme yang harus kita jebol," tambahnya.

Dalam pandangannya, rakyat Indonesia justru diuntungkan tanpa kehadiran Freeport. Potensi kekayaan bisa dinikmati langsung oleh rakyat. Selama ini kehadiran Freeport tidak menguntungkan Indonesia karena ada pemburu rente yang masuk di lingkaran pejabat negara. Namun dia tidak menyebutkan pejabat yang dimaksud.

"Kegaduhan itu ketika pejabat ikut berbisnis. Setiap pejabat ikut bisnis pasti gaduh," ungkapnya.

Masinton mengingatkan agar pejabat negara tidak memanfaatkan kekuasaan untuk berbisnis dan menjurus menjadi pemburu rente.

"Ini pemburu rente yang bermental antek dan kooperatif yang mementingkan fee. Ini harus disingkirkan, singkirkan siapa yang dari sejak awal lakukan sabotase. Saya sangat konsen masalah ini. Kita tak boleh membungkukkan diri ke mereka (perusahaan asing)," paparnya. (mdk/noe)