Masih kumpulkan data, KPK lanjutkan usut dana siluman APBD DKI

Merdeka.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membantah kalau pihaknya menghentikan pengusutan atas laporan Gubernur DKI Jakarta, Basuki T Purnama (Ahok) terkait adanya 'dana siluman' dalam APBD DKI. KPK menegaskan pihaknya tengah mengumpulkan data dan keterangan lebih rinci untuk menindaklanjuti kasus tersebut.

"Enggak (dihentikan). Masih di dumas (pengaduan masyarakat)," kata Kepala Bagian Pemberitaan dan Publikasi KPK, Priharsa Nugraha saat dikonfirmasi, Jumat (20/3).

Lebih lanjut, lembaga antirasuah itu menepis tudingan beberapa pihak yang menyebut kasus 'dana siluman' akan segera dilimpahkan ke lembaga hukum lain. Pasalnya, santer dikabarkan kalau keempat pelaksana tugas (Plt) pimpinan KPK akan melimpahkan laporan Ahok ke Kejaksaan Agung (Kejagung).

Priharsa mengatakan saat ini, KPK masih terus mengumpulkan data dan keterangan untuk memperkuat penindakan kasus ke tahap selanjutnya yakni penyelidikan.

"Enggak ada pelimpahan. (Masih) dalam proses pengumpulan bahan dan keterangan," tegas dia.

Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengatakan mendapat kabar bahwa kasus yang dilaporkan ke KPK akan dilimpahkan ke Kejagung.

Mendengar kabar tersebut, Ahok mengaku khawatir dengan penanganan kasus yang dilaporkannya itu. Mengingat kasus dugaan gratifikasi dan kepemilikan rekening gendut Komjen Pol Budi Gunawan dilimpahkan KPK ke Kejagung.

"Nah saya nggak tahu (prosesnya). KPK denger-denger kemarin ada isu dari penyidik yang datang katanya mau diambil alih Kejagung. BG saja diambil alih Kejagung. Saya bingung sama pimpinan KPK," ungkapnya di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (3/3).

Ahok sebelumnya, mendatangi gedung KPK pada Jumat 27 Februari 2015. Kedatangan Ahok untuk menjawab tantangan DPRD DKI Jakarta yang memintanya untuk melaporkan adanya 'dana siluman' di APBD DKI Jakarta 2015 dan dugaan mark up pada APBD DKI Jakarta 2014.

Laporan mantan Bupati Belitung Timur itu pun disambut baik oleh empat Plt pimpinan KPK yakni, Taufiqurrahman Ruki, Johan Budi, Zulkarnain dan Indriyanto Seno Adji. Selain itu juga hadir Deputi Pengawasan Internal dan Pengaduan Masyarakat (PIPM) Arry Widiatmoko.