Merdeka.com - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy prihatin dengan masih banyaknya pelajar di Kota Padang, Sumbar yang belum bisa mengikuti Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK). Hingga kini baru 28 sekolah dari 115 SMP yang menjalani UNBK.

"Saya kaget di Padang masih ada SMP yang ujian nasional dengan kertas," kata Muhadjir saat memberikan sambutan peresmian Gedung Baru Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) di Padang, Kamis (26/4).

Muhadjir berharap, perubahan nomenklatur dan kewenangan pengelolaan antara SD, SMP dan SMA kepada Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Kabupaten/Kota tidak menyusutkan kepedulian pemerintah daerah untuk membangun fasilitas sekolah.

Mendikbud mengatakan, bahwa sebetulnya alokasi anggaran bagi daerah untuk menyediakan sarana prasarana, termasuk komputer untuk pelaksanaan UNBK, sudah disalurkan melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) dari pusat ke daerah. Artinya, semestinya daerah memiliki kewenangan penuh untuk meningkatkan jumlah sekolah yang bisa menjalankan UNBK.

"Cuma bagaimana daerah punya kesadaran tinggi untuk optimalkan dana itu sekaligus berikan tambahan dari alokasi dana APBD. Tergantung kemauan Pemda," kata Muhadjir.

Wakil Gubernur Sumatra Barat Nasrul Abit mengatakan, sumber pendanaan pembangunan di Sumbar memang tidak bisa sepenuhnya mengandalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Rp 6,6 triliun. Apalagi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Sumbar juga berkisar di angka Rp 1,6 triliun.

Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumbar Burhasman mengatakan, bahwa secara umum proses UNBK berjalan baik. Sejumlah kendala yang terjadi seperti listrik mati dan koneksi internet lambat merupakan ganjalan yang sebelumnya sudah diprediksi bakal terjadi. Beberapa solusi pun sudah disiapkan, yakni sesi ujian yang digeser termasuk memindahkan sesi ke Ujian Susulan.