Marzuki: Anggota DPR korupsi karena digoda

Merdeka.com - Ketua DPR Marzuki Alie mengamini pernyataan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Menurut Marzuki, tidak mungkin korupsi Anggaran Pendapatan Belanda Negara (APBN) yang dilakukan legislatif atau eksekutif dilakukan sendiri. Apalagi jika anggota dewan sudah diiming-imingi suap.

"DPR ini bukan lembaga eksekutif. DPR ini lembaga legislatif, kebetulan mempunyai hak budget, hak budget ini terkait pengesahan anggaran. Kalau terjadi tindak pidana korupsi terkait anggota DPR maka itu tidak bisa lepas dan berdiri sendiri, pasti itu terkait dengan eksekutif, pasti. Saya jamin 100 persen terkait dengan eksekutif," kata Marzuki di Gedung DPR, Jakarta, Jumat (20/7).

Jika ingin DPR bebas dari korupsi, sebaiknya para anggota dewan tidak diiming-imingi suap saat pembahasan anggaran atau sebuah proyek. "Persoalannya ada yang ngojok-ojokin, nah itu persoalannya, sehingga terjadilah korupsi di DPR," kata Marzuki.

Karena itu, pernyataan Presiden SBY kemarin benar. Presiden meminta para menterinya untuk mengawasi pembahasan anggaran antara kementerian dengan DPR.

"Makanya presiden mengingatkan para menterinya untuk mengawasi seluruh karyawan yang dalam lingkup kewenangannya. Ya DPR fraksi –fraksi mengawasi para anggotanya untuk tidak melakukan tindak pidana korupsi," ujar Marzuki.

Marzuki mencontohkan kasus korupsi pengadaan Alquran di Kementerian Agama pada tahun 2011 dan 2012 yang melibatkan salah satu anggota DPR dari Partai Golkar Zulkarnaen Djabar. Menurut Marzuki, apa yang dilakukan oleh Zulkarnaen Djabar tidak mungkin dilakukan sendiri.

"Ya mana mungkin tender diurusi oleh anggota DPR. Anggota DPR berkolaborasi negatif ya menggelontorkan anggaran, oknum ya, lalu oknum eksekutif berkolaborasi bagaimana mengatur tender untuk memenangkan seseorang sehingga uang itu bisa dibagi, kalau tender itu tidak di kembalikan bagaimana mendapatkan uangnya, enggak mungkin kan?, jadi kolaborasi kongkalikongnya di sana," jelas Marzuki. (mdk/war)