Marzuki Alie siap jadi mediator KPK dan Komisi III

Merdeka.com - Pembangunan gedung baru Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) belum menuai titik temu. Pengajuan anggaran gedung baru KPK masih diberi tanda bintang oleh Komisi III DPR. Artinya anggaran belum disetujui.

Agar ada titik temu, Ketua DPR Marzuki Alie menyatakan bersedia menjadi mediator antara Komisi III DPR dengan KPK untuk rencana pembangunan gedung baru KPK. "Semua bisa diselesaikan melalui rapat konsultasi. Pimpinan DPR RI bisa panggil pimpinan Komisi III dan pimpinan KPK. Tak ada yang tak bisa diselesaikan," kata Marzuki saat dihubungi wartawan, Jakarta, Rabu (4/7).

Marzuki menegaskan, pimpinan DPR mendukung apa yang diinginkan KPK dalam memperkuat kinerja membersihkan koruptor. "Kalau memang belum ketemu antara Komisi III DPR RI dengan KPK, bisa lakukan rapat konsultasi," tegas Marzuki.

Dia mencotohkan, beberapa peristiwa yang menemui jalan buntu di DPR. Seperti pembahasan RUU BPJS, dan akhirnya diselesaikan melalui rapat konsultasi. "Semua bisa diselesaikan untuk bangsa dan negara," tutupnya.

Dalam beberapa pekan ini dukungan terus mengalir ke KPK. Sebagian masyarakat bahkan mengumpulkan dana untuk menyumbang pembangunan gedung baru KPK. Dukungan mengalir ini adalah sebagai bentuk protes kepada Komisi III DPR karena tidak menyetujui pembangunan gedung baru KPK. Padahal, Kementerian Keuangan sudah memberikan lampu hijau.

Akhirnya polemik terus meruncing sejak Maret lalu. KPK jauh-jauh hari sudah meminta kepada Komisi III DPR untuk menyetujui anggaran sebesar Rp 166 miliar.

Alasan pembangunan gedung baru karena gedung yang sudah ada sudah tidak mampu menampung pegawai KPK. Padahal, KPK berencana akan menambah pegawai sebanyak 400 orang untuk membantu kerja KPK agar lebih efektif.

Saat ini, jumlah pegawai KPK sekitar 700 orang. Sehingga, jika ada tambahan pegawai gedung lama tidak mampu menampung ratusan pegawai tersebut. (mdk/has)