Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Ma'ruf Amin Nilai Pemerintah Jokowi Tegas Terhadap Tenaga Kerja Asing

Ma'ruf Amin Nilai Pemerintah Jokowi Tegas Terhadap Tenaga Kerja Asing Jokowi bertolak ke Singapura. ©2018 Merdeka.com/Supriatin

Merdeka.com - Calon Wakil Presiden nomor urut 02, Ma'ruf Amin ikut menanggapi isu banjirnya tenaga kerja asing (TKA) di Indonesia. Menurutnya, TKA yang bekerja di perusahaan di Indonesia sesuai bidang keahlian yang diizinkan dan mereka memiliki dokumen keimigrasian resmi.

"Pemerintah bertindak tegas terhadap TKA ilegal itu," ujarnya di Ponpes Tanara Serang, Minggu (18/11). Seperti dilansir Antara.

Selama ini, TKA asal China yang bekerja di Indonesia tidak begitu banyak. pernyataan Ma'ruf sekaligus menepis anggapan adanya 10 juta TKA asal China yang masuk Indonesia.

Ma'ruf meyakini pemerintah telah mengawasi TKA dengan ketat. Jika ditemukan adanya TKA ilegal maka akan dideportasi ke negara asalnya. "Kita menolak dan mengusir TKA ilegal itu," lanjutnya.

Dia memahami perusahaan di Indonesia masih mendatangkan TKA karena kekurangan tenaga ahli. Namun pemerintah tetap mengutamakan tenaga lokal dibandingkan asing.

Apabila tenaga ahli itu sudah terpenuhi maka tidak ada lagi perusahaan yang memperkerjakan tenaga asing.

"Pemerintah juga mengawasi TKA itu guna mencegah pekerja ilegal," tambahnya.

(mdk/noe)
ATAU
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Beda Sikap dengan Jokowi soal Presiden Boleh Kampanye dan Memihak, Ma'ruf Amin Tegaskan Netral di Pemilu

Beda Sikap dengan Jokowi soal Presiden Boleh Kampanye dan Memihak, Ma'ruf Amin Tegaskan Netral di Pemilu

Ma'ruf Amin merahasiakan pilihannya dan bakal menyoblos pada 14 Februari mendatang.

Baca Selengkapnya
Timnas AMIN Pertanyakan Jokowi Naikkan Tunjangan Bawaslu jelang Pencoblosan: Terkesan Dipaksakan

Timnas AMIN Pertanyakan Jokowi Naikkan Tunjangan Bawaslu jelang Pencoblosan: Terkesan Dipaksakan

Timnas AMIN menilai kebijakan Presiden Jokowi menaikkan tunjangan pegawai Bawaslu terkesan dipaksakan.

Baca Selengkapnya
Indonesia Harus Lebih Tegas Melawan Diskriminasi Perdagangan Global

Indonesia Harus Lebih Tegas Melawan Diskriminasi Perdagangan Global

Indonesia kini menghadapi diskriminasi perdagangan dari banyak negara terkait kebijakan ekspor minyak kelapa sawit.

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
Menuju Indonesia Adil Makmur, Anies Janjikan Akses Kesehatan Berkualitas

Menuju Indonesia Adil Makmur, Anies Janjikan Akses Kesehatan Berkualitas

Peran pemangku kepentingan diperlukan agar tidak menciptakan kebijakan yang saling tumpang tindih.

Baca Selengkapnya
Menaker Apresiasi Pemerintah Jerman yang Minat dengan Tenaga Perawat Indonesia

Menaker Apresiasi Pemerintah Jerman yang Minat dengan Tenaga Perawat Indonesia

Saat ini Indonesia dalam tahap pengembangan SIPK dalam upaya meningkatkan partisipasi industri untuk memanfaatkannya.

Baca Selengkapnya
Jokowi Ungkap Isi Pembicaraan dengan Presiden Filipina, Termasuk Soal Pertahanan

Jokowi Ungkap Isi Pembicaraan dengan Presiden Filipina, Termasuk Soal Pertahanan

Jokowi menyebut tiga bidang kerja sama yang akan diperkuat oleh kedua negara.

Baca Selengkapnya
Jokowi Dituding Tidak Netral, TKN Jelaskan Aturan Hukum Perbolehkan Presiden Dukung Capres

Jokowi Dituding Tidak Netral, TKN Jelaskan Aturan Hukum Perbolehkan Presiden Dukung Capres

Jokowi memiliki hak individu untuk mendukung paslon manapun.

Baca Selengkapnya
Timnas AMIN Kritik Jokowi: Sayang Anak Sampai Carikan Pekerjaan Jadi Cawapres

Timnas AMIN Kritik Jokowi: Sayang Anak Sampai Carikan Pekerjaan Jadi Cawapres

Padahal di saat bersamaan, banyak rakyat Indonesia yang menganggur dan kesulitan mencari pekerjaan.

Baca Selengkapnya
Cak Imin Minta Pendukung AMIN Tunggu Sampai Perhitungan Suara: Ancaman Kecurangan Makin Nyata

Cak Imin Minta Pendukung AMIN Tunggu Sampai Perhitungan Suara: Ancaman Kecurangan Makin Nyata

Calon Presiden (Capres) nomor urut dua, Prabowo Subianto mendapat informasi bahwa ada rencana untuk merusak surat-surat suara Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

Baca Selengkapnya