Ma'ruf Amin: 90 Persen Penduduk Indonesia Sudah Punya Perlindungan Kesehatan

Merdeka.com - Wakil Presiden Republik Indonesia Ma’ruf Amin memberikan penghargaan kepada 22 provinsi, 334 kabupaten dan kota. Penerima penghargaan ini dinilai telah mendukung Program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS).

JKN-KIS merupakan program strategis nasional untuk mendorong terwujudnya Cakupan Kesehatan Semesta atau Universal Health Coverage (UHC) di Indonesia.

"Saya memberikan apresiasi yang tinggi atas berbagai upaya, dan kerja keras pemerintah daerah yang konsisten mendukung program JKN sebagai salah satu program prioritas nasional," kata Ma'ruf Amin dalam UHC Award Tahun 2023 kepada Pemerintah Daerah di Balai Sudirman, Jakarta, Selasa (13/03.

Ia menjelaskan, program JKN telah membawa banyak dampak yang positif. Terutama dengan terbukanya akses dan meningkatnya pelayanan kesehatan kepada seluruh masyarakat.

"Secara nasional, kepesertaan Program JKN tercatat lebih dari 248 juta jiwa. Artinya, sekitar 90,3% penduduk Indonesia sudah memiliki perlindungan kesehatan, di mana 60,39% peserta JKN masuk dalam Program Penerima Bantuan Iuran (PBI) JKN," jelasnya.

Ma'ruf Amin memastikan pemerintah terus berkomitmen untuk memberikan perlindungan kesehatan bagi masyarakat miskin dan rentan. Kurang lebih, ada 96,8 juta jiwa menjadi peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan.

Program PBI BPJS diperuntukkan bagi fakir miskin dan orang tidak mampu sebagaimana diamanatkan UU SJSN. Iuran peserta PBI BPJS ditanggung pemerintah.

"Kita patut bangga, karena Indonesia mampu menjadi salah satu negara dengan cakupan kepesertaan jaminan kesehatan yang besar. Sehingga, hampir seluruh penduduk mendapat perlindungan kesehatan yang memadai," sebutnya.

"Ke depan, kita harus terus dukung bersama pencapaian Universal Health Coverage (UHC) yang ditargetkan RPJMN 2020–2024, yaitu sedikitnya 98% dari total populasi menjadi anggota JKN," sambungnya.

Menurutnya, dukungan optimalisasi pelaksanaan program JKN dari seluruh pemangku kepentingan tidak sebatas pemenuhan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2022.

Namun, lebih dilandasi dengan itikad untuk meningkatkan pelayanan serta perlindungan bagi seluruh masyarakat.

"Selain keberhasilan pencapaian target yang ditetapkan, tentunya masih banyak tantangan ke depan yang kita harus hadapi," pungkasnya.