Mampukah SBY mengurai benang kusut masalah Papua?

Merdeka.com - Hampir setiap hari terjadi teror dan penembakan di Papua. Masyarakat kini tak berani keluar saat malam hari. Toko-toko pun memilih tutup jika hari sudah gelap.

Banyak hal yang melatarbelakangi konflik di Papua. Faktor utama adalah soal ekonomi dan kesenjangan sosial.

"Setidaknya ada tiga penyebab utama di Papua. Pertama adalah kegagalan pembangunan dalam mensejahterakan rakyat terutama di bidang pendidikan, kesejahtraan dan kesehatan. Kedua, terjadi marjinalisasi dan diskriminasi terhadap masyarakat asli Papua. Ketiga, sebagian masyarakat Papua sangat trauma dengan adanya pelanggaran HAM sebagai akibat operasi-operasi militer masa lalu," ujar anggota Komisi I DPR, Tb Hasanuddin kepada merdeka.com, Sabtu (9/6).

Tb Hasanuddin menilai penyelesaian masalah Papua tergantung niat presiden SBY. Pertanyaannya, mau dan mampukah SBY menyelesaikan konflik di Papua?

"Kata kunci keberhasilan semuanya ada pada political will Presiden SBY," kata pensiunan jenderal TNI AD ini.

Hasanuddin menduga ada campur tangan intelijen asing yang ikut memperkeruh suasana di Papua. Mereka memanfaatkan situasi keruh akibat Pilkada dan ketidakpuasan masyarakat. Hal ini terlihat dari penyebaran konflik yang terjadi hampir di semua daerah.

"Dilihat dari wilayah penyebaran dan waktu kejadiannya, terlìhat jelas kasus ini sepertinya terorganisir dengan rapi, sistematis dalam memilih sasaran, direncanakan dengan baik dan dengan biaya yang cukup besar melalui 'operator lokal' di lapangan. Tujuannya antara lain menciptakan instabilitas di Papua, dalam rangka mendorong dan mempercepat Papua keluar dari wilayah NKRI," analisanya.

Tb Hasanuddin pun menyarankan perlu ada operasi dua arah. Operasi intelijen terpadu harus dilakukan di tingkat pusat. Tujuannya melakukan kontraintelijen dan memotong semua jaringan intelijen asing.

"Kemudian secara simultan Kemenlu harus lebih aktif mengorganisir,  memotong dan meloby upaya-upaya 'menginternasionalisasi' masalah Papua dalam dunia diplomatik," tutupnya.

Pada Senin (4/6) malam Gilberth F M, pelajar SMU Kristen Kalam Kudus ditembak OTK di bagian dada saat melintas di daerah Skyline.

Selasa (5/6) malam terjadi dua kasus dalam waktu yang hampir bersamaan, yakni tiga orang ditembak oleh OTK. Dua warga sipil ditembak di bagian perut di Jalan Sam Ratulangi tak jauh dari Mapolda Papua. Sedangkan anggota TNI, Pratu FD Kune ditembak di bagian lehernya saat melintas di jalan raya Abepura-Entrop atau depan CV Thomas.

Pada Rabu malam (6/6) sekitar pukul 21.00 WIT, seorang PNS Kodam XVII/Cenderawasih bernama Arwan ditembak oleh OTK di jalan baru dekat kantor Wali Kota Jayapura dan Kamis pagi, penembakan di dekat kampus Universitas Yapis Papua.

Pihak Istana mengakui masalah Papua butuh penanganan khusus. "Yang jelas, untuk mengatasi ini karena kondisinya memang khusus artinya Papua ini butuh penanganan khusus," ujar Juru Bicara Presiden Julian Aldrin Pasha di gedung Bina Graha, Jakarta, Rabu (6/6).

Menurut Julian, dalam melakukan pengamanan, TNI dapat membantu pihak kepolisian dalam menangani teror itu. Kondisi tersebut dapat segera dilaksanakan jika memang kepolisian meminta bantuan kepada aparat TNI. (mdk/ian)