Mahfud Tanggapi Ridwan Kamil soal Kerumunan Rizieq: Siap Kang RK, Saya Tanggung Jawab

Merdeka.com - Menkopolhukam Mahfud MD menanggapi tuntutan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil terkait kerumunan pendukung Rizieq Syihab di Megamendung, Jawa Barat. Emil, sapaan Ridwan Kamil, meminta Mahfud turut bertanggung jawab lantaran mengizinkan pimpinan Front Pembela Islam itu pulang ke tanah air dan dijemput pendukungnya.

"Siap, Kang RK. Saya bertanggungjawab. Saya yang umumkan HRS diizinkan pulang ke Indonesia karena dia punya hak hukum untuk pulang. Saya juga yang mengumumkan HRS boleh dijemput asal tertib dan tak melanggar protokol kesehatan. Saya juga yang minta HRS diantar sampai ke Petamburan," jawab Mahfud lewat akun twitter pribadinya @mohmahfudmd seperti dikutip Liputan6.com, Rabu (16/12).

Mahfud berdalih, pemberian izin penjemputan Rizieq di bandara adalah bentuk diskresi pemerintah. Menurutnya, kegiatan penjemputan berjalan tertib, sementara yang melanggar protokol adalah acara maulid dan pernikahan anak Rizieq.

"Diskresi pemerintah diberikan untuk penjemputan, pengamanan, dan pengantaran dari bandara sampai ke Petamburan. Itu sudah berjalan tertib sampai HRS benar-benar tiba di Petamburan sore. Tapi yang acara malam dan hari-hari berikutnya yang menimbulkan kerumunan orang sudah di luar diskresi yang saya umumkan," jelasnya.

Mahfud lantas melampirkan video dirinya saat mengumumkan kepulangan Rizieq. "Kang RK, Ini pengumuman saya tentang kepulangan HRS. Clear, ada syarat tertib dan ikut protokol kesehatan. youtu.be/9sJtpHyEd_E lewat @YouTube. "Menko Polhukam: Habib Rizieq Mau Pulang Silakan," katanya.

Sebelumnya, Ridwan Kamil selesai menjalani pemeriksaan di Direktorat Reskrimum Polda Jabar terkait kasus kerumunan Rizieq Syihab di Megamendung, Jawa Barat.

Usai diperiksa, RK menyampaikan bahwa Menko Polhukam juga harus bertanggungjawab atas kasus tersebut.

"Menurut saya, semua kekisruhan yang berlarut-larut ini dimulai sejak adanya statement dari Pak Mahfud Md, di mana penjemputan HRS ini diizinkan asal tertib dan damai. Jadi, beliau harus bertanggung jawab, tidak hanya kami kepala daerah yang dimintai klarifikasinya," kata Kang Emil.

Reporter: Delvira HutabaratSumber : Liputan6.com