Merdeka.com - Menko Polhukam, Mahfud MD mengatakan, Panglima TNI Jenderal (Purn) Gatot Nurmantyo tidak hadir menerima penghargaan dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) lantaran pemberian tidak lazim diberikan di November. Hal tersebut merujuk pada pernyataan mantan Sesmilpres yang juga politikus PDI Perjuangan Mayjen TNI (Purn) TB Hasanuddin.

"Kita tetap kalau beliau mengatakan karena menurut Pak TB Hasanuddin ini tidak lazim diberikan di bulan November, karena biasanya di bulan Agustus, iya, justru karena musim Covid kita pecah dua tapi tak lebih dari tahun 2020. Menurut Sesmil Mayjen Suharyanto, harus rampung tahun ini sebagai hak, karena tahun berikutnya sudah ada lagi," kata Mahfud di Istana Negara, Jakarta Pusat, Rabu (11/11).

Dia menjelaskan, agenda pemberian penganugrahan tersebut seharusnya diberikan pada Agustus sebelum hari Pahlawan. Tetapi karena adanya pandemi Covid-19, pemberian dilakukan dalam dua tahap yaitu pada Agustus dan November.

"Jadi kalau diberikan tanggal sekarang ini karena Agustus (kemarin) disepakati dipecah dua agar tak berkerumun, bahwa Covid ada protokol kesehatan baik sebelum masuk, maupun ketika akan masuk dan di dalam," ungkapnya.

Sebelumnya Anggota Komisi I DPR RI Fraksi PDI Perjuangan TB Hasanuddin mengatakan, pemberian tanda jasa dan bintang jasa kehormatan biasanya dilaksanakan sebelum hari Kemerdekaan 17 Agustus.

"Jadi kurang biasa kalau ada seseorang yang mendapat tanda jasa atau bintang kehormatan pada bulan November ini," ujar Hasanuddin dalam keterangannya, Rabu (4/10).

Sementara, untuk gelar pahlawan diberikan sebelum tanggal 10 November dalam rangka memperingati hari pahlawan.

Hasanuddin mengatakan, pemberian tanda jasa sudah sesuai UU No.20 Tahun 2009. Tanda jasa diberikan kepada orang yang berjasa kepada negara dan negara meski seseorang pernah mengkritik pemerintah.

"Sah saja sebagai kepala negara memberi tanda jasa bintang mahaputra. Karena pemberian ini toh sudah melalui Dewan Tanda Kehormatan," ujarnya.