Mahasiswa Yogya terus mogok makan minta Menteri Rini dicopot

Merdeka.com - Aksi mogok makan mahasiswa di halaman DPRD DIY terus berlanjut. Mereka menuntut agar tiap pejabat publik yang namanya tersangkut kasus Panama Paper untuk diberhentikan.

Setelah sempat satu orang peserta aksi berhenti mogok makan, lima mahasiswa yaitu Angga, Uya, Pasha, Doni, Taufiq terus bersuara agar Presiden Joko Widodo memberhentikan Menteri BUMN Rini Soemarno karena namanya masuk dalam Panama Papers.

"Kami minta Presiden Joko Widodo serius perhatikan tuntutan mahasiswa, agar Rini Soemarno dicopot dari jabatan," kata Hilman, satu juru bicara Aliansi Persatuan Aksi Nasional Mahasiswa (Panama), lewat keterangannya, (26/04).

Mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi tersebut menilai pemerintah perlu untuk melakukan tindakan kepada setiap pejabat negara yang terkait kasus Panama Papers.

Menurut mereka, Rini Soemarno layak dipecat karena diduga terkait dengan perbuatan yang sarat dengan kejahatan keuangan seperti diungkap dalam data dokumen Mossack Fonseca yang bocor itu. Pilihan aksi mogok makan disebutkan agar pemerintah dan Presiden Joko Widodo serius dalam menanggapi tuntutan mahasiswa.

Mahasiswa bertekad terus beraksi mogok makan hingga tuntutan mereka didengar pemerintah. "Aliansi Nasional mahasiswa juga sudah lakukan tuntutan dengan isu yang sama di Jakarta, dari Yogyakarta kita kirim 10 orang perwakilan dalam aksi nasional," katanya.

Selain pemecatan Rini Soemarno, mahasiswa juga meminta agar Presiden Joko Widodo membawa kembali ke Indonesia, uang sejumlah Rp 11.400 Triliun yang tercatat dalam dokumen Panama Papers, karena uang itu berasal dari Indonesia.

Kewajiban pajak atas uang Rp 11.400 triliun itu bisa digunakan bagi program pembangunan dan langkah mensejahterakan rakyat, untuk membangun sekolah, rumah sakit dan fasilitas umum lainnya.

Menurut data yang dimiliki, Hilman mengatakan, tercatat Rp 67,4 milliar uang yang dimiliki Rini Soemarno tersimpan di rekening dalam dokumen di negara dengan status bebas pajak (tax haven).

"Saat rakyat harus bayar pajak, dan pejabatnya malah menyimpan dana dengan menghindari pajak, itu jadi contoh buruk dan menyalahi hukum. Selain ini, banyak dosa Rini di antaranya pemberian izin prinsip dalam perpanjangan JICT, juga bertanggung jawab dalam karut marut Pelindo II," kata Hilman.