Mahasiswa Diimbau Jangan Alergi Dengan Politik

Merdeka.com - Mahasiswa menggelar aksi demontrasi di depan Gedung DPR/MPR RI karena kekhawatiran atas UU KPK dan RUU KUHP. Tidak hanya di Jakarta, aksi serupa di sejumlah daerah lain juga digelar di depan Gedung DPRD.

Direktur Eksekutif Indonesia Watch for Democracy, Endang Tirtana mengatakan, tuntutan dan metode gerakan mahasiswa sudah tepat yakni mengarah pada proses legislasi yang merupakan domain utama parlemen (DPR). Aksi-aksi demonstrasi di daerah pun dilakukan sebagian besar ditujukan ke gedung DPRD.

"Kesadaran politik mahasiswa dengan cerdas menyasar DPR sebagai institusi yang diberikan mandat oleh konstitusi untuk membuat UU, penganggaran (budgeting), dan pengawasan. Ironisnya, dalam berbagai survei DPR dianggap pula sebagai institusi yang buruk dan korup," katanya di Jakarta, Senin (30/9).

Untuk itu, dia menyarankan, mahasiswa mulai melakukan catatan terkait dengan partai politik yang bertanggungjawab atas munculnya UU KPK dan RUU KUHP. Sehingga pada Pemilu selanjutnya, catatan tersebut kembali dibuka dan menjadi pertimbangan untuk memilih wakil rakyat.

"Parpol-parpol tersebut layak dihukum dengan tidak dipilih lagi, karena telah membuat RUU yang bertentangan dengan aspirasi rakyat. Catat baik-baik, nama dan dari partai mana mereka berasal. Jadikan daftar hitam pada Pemilu berikutnya," tegasnya.

Endang mengimbau, mahasiswa untuk tidak alergi dengan politik selama memiliki keberpihakan yang jelas terhadap masyarakat. Sebab mahasiswa bisa membantu politisi yang bersih di berbagai partai politik dalam menyuarakan aspirasi rakyat.

"Tanpa peran yang lebih aktif, gerakan mahasiswa berhenti sebagai seruan moral yang kerap kali dibajak oleh oportunisme elite politik. Dengan demikian suara rakyat kembali dikhianati dan terus-menerus kecewa," tutupnya.