Merdeka.com - Pemerintah akhirnya mengambil langkah pintas dengan menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (perppu) No 2 tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan. Dengan perppu ini, pemerintah bisa membubarkan ormas dengan mencabut izinnya tanpa melalui proses persidangan di pengadilan. Banyak alasan yang melatarbelakangi pilihan ini.

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto, mengungkap alasan penerbitan perppu ini didasari oleh situasi yang mendesak.

"Yang jelas karena memang ada satu kondisi yang sangat mendesak. Ini belum mendesak, belum ada kegentingan yang memaksa. Tetapi, ingat bahwa sudah ada ancaman terhadap ideologi negara. Mengancaman NKRI dengan menghapuskan national state," ujarnya saat menghadiri diskusi Forum Merdeka Barat 9 (FBM9), di gedung Galeri Nasional, Jakarta Pusat, Kamis (13/7).

"Kalau kita tidak waspada, khilaf, alpa, bisa jadi kita sudah terlambat," tambahnya.

Wiranto mengungkapkan, pada UU 17/2013 tentang Ormas, terdapat kelemahan yang harus ditambah dengan menggunakan azas Contrarius Actus di mana lembaga yang mengeluarkan suatu izin dapat juga mencabut atau membatalkan izin tersebut.

"Ada satu kondisi yang membuat undang-undang itu tidak dapat melaksanakan satu penyelesaian permasalahan masyarakat karena sudah tidak lagi dapat mengejar dinamika perkembangan masyarakat," tuturnya.

"Misalnya pemahaman hukum Contrarius Actus artinya lembaga yang mengeluarkan izin berhak mencabut izin tatkala ormas mengkhianati komitmen yang sudah ada. Juga ideologi yang bertentangan dengan Pancasila. Tapi, ada paham ideologi lain yang mengancam Pancasila," jelasnya.

Dengan adanya Perppu tersebut, Wiranto juga mempersilakan kepada ormas-ormas yang pada nanti memang harus dibubarkan untuk dapat menempuh jalur hukum atas keputusan pemerintah.

"Tatkala nanti ada ormas yang dibubarkan karena nyata-nyata bertentangan dengan Pancasila haknya melakukan pembelaan silakan. Masuk pengadilan boleh. Ke MK silakan," terangnya.

Wiranto juga menegaskan, pemerintah dengan adanya Perppu tersebut tidak bermaksud untuk menyudutkan suatu organisasi keagamaan khususnya Islam. "Pada saat negeri ini terasa terancam maka dikeluarkan cara untuk menyelamatkan. Bukan untuk keuntungan pemerintah semata-mata. Apalagi mengancam organisasi Islam. Jadi, mari ayo kita menghadapi dengan bijak, berpikir jernih, dengan tenang, Mendudukkan sesuatu pada tempatnya. Itulah landasan mengapa kita mengeluarkan perpu. Bukan barang haram kok," tuturnya.

Di sisi lain, terkait mekanisme pembubaran Wiranto mengatakan, keputusan akan berada di tangan Kemenkum HAM, selaku yang mengeluarkan izin dan juga berhak mencabut suatu izin.

"Kalau praktiknya Kumham melihat penyimpangan. Kemudian jadi alasan izinnya dicabut. Sederhana sekali. Tentunya ada perjanjian dulu. Ada aturan yang harus disepakati. Salaman diberi izin. Saat dia mengingkari itu dibubarkan susah. Bagaimana? Tatkala dia menyelidiki meneliti melihat ada penyimpangan dia diberi hak untuk mencabut. Gitu aja kok susah. Kalau gitu dicabut bubar. Bikin lagi melanggar, ya bubar lagi," jelasnya.

Wiranto mengungkapkan, jika menggunakan UU ormas yang sebelumnya maka akan sangat memakan waktu yang lama. Sebab, ada 344 ribu ormas yang terdaftar di Kemenkum HAM.

"Ada 344 ribu ormas. Itu enggak sedikit. Banyak sekali. Bagaimana sibuknya ini kalau kita pakai UU Ormas. Padahal UU itu yang dari lahirnya tidak sesuai asas hukum yang berlaku," katanya.

Dia menegaskan, Indonesia adalah negara demokrasi namun bukan berarti dapat melakukan sesuatu sebebas-bebasnya. "Demokrasi ini kan bukan kebebasan sebebas-bebasnya. Bebas kan ada batasannya. Tidak sebebas-bebasnya. Batasannya itu adalah hukum. Jangan dipahami suatu kebebasan yang sebebas-bebasnya," ujarnya.

Wiranto juga mengimbau kepada seluruh masyarakat untuk tidak resah dan mengambil sisi positif kehadiran perppu ini. "Kita tidak usah bertentangan di publik karena ada ranah hukum yang nanti akan menyelesaikan masalah dalam perppu ini. Jadi masyarakat saya imbau tenang, masyarakat supaya memahami dengan bijak, agar proses ini dapat berjalan dengan baik," pungkasnya.

Sementara itu, Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin mengingatkan, perppu tersebut berlaku untuk seluruh ormas yang anti-Pancasila, tidak terkecuali. Perppu ini tidak ditujukan kepada golongan tertentu.

"Sebaiknya cara kita memahami Perppu itu jangan dilihat dari satu sisi atau ditujukan satu golongan saja, tapi berlaku umum untuk semua kalangan, semua golongan kita," kata Lukman usai Rapat Kerja dengan Komisi VIII DPR, di gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (13/7).

Menurutnya, kondisi yang terjadi sekarang ini sudah genting dan memang perlu adanya perppu. "Karena memang pemerintah menganggap bahwa ini adalah kondisi yang sudah genting, tentu ini sudah penilaian subjektif pemerintah dan yang nanti akan dinilai oleh DPR itu sendiri," ujarnya.

"Presiden oleh UUD 1945 memiliki kewenangan subjektif untuk memaknai kondisi ini sudah genting atau tidak. Untuk itulah presiden secara sendiri bisa membuat aturan yang setingkat Undang-Undang yang dalam kondisi normal harus mendapat persetujuan bersama dengan DPR," pungkasnya.