Mabes Polri bantah istimewakan pengamanan Jokowi

Merdeka.com - Kepolisian Republik Indonesia membantah memberikan keistimewaan pengamanan terhadap calon presiden dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Joko Widodo. Sebab, untuk pengamanan capres dan cawapres, polri akan menyesuaikan dengan prosedur.

"Tidak ada, diskriminasi. Semuanya sama," kata Kabid Penum Mabes Polri Kombes Agus Rianto di Mabes Polri, Jakarta, Selasa, (8/4).

Dia menjelaskan, setiap pasangan capres dan cawapres yang diberikan pengamanan maupun pengawalan akan disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing.

"Sesuai dengan prosedur yang kita tentukan setiap pasangan calon presiden dan wakil presiden diberikan pengamanan dan pengawal tergantung kebutuhan pasangan tersebut. Karena kita berkomitmen beliau-beliau ini yang akan memimpin Indonesia selama lima tahun mendatang. Sehingga segala kemungkinan gangguan selama proses pencalonan ini bisa kita cegah sejak awal," katanya.

Topik pilihan: PDIP | Megawati | Prabowo vs PDIP

Terkait dengan jumlah personel untuk pengamanan pun bervariasi sesuai dengan tingkat kebutuhan. Namun, kata dia, tidak mungkin jika enam orang yang ditugaskan itu bertugas sekaligus melakukan pengamanan.

"Kan mereka butuh istirahat, bergantian. Kita harap jangan sampai ada perbedaan jumlah, terus ada muncul isu gangguan keamanan. Jangan langsung mengarah pada situasi seperti itu," imbuhnya.

Seperti diberitakan, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo telah mendapatkan pengawalan ketat dari 24 personel Polda dan Mabes Polri. Jika kemarin jumlah pengamanan yang diperolehnya sempat meningkat dari 6 orang menjadi 12 orang. Maka, sejak Rabu, 24/3 personel pengamanan untuk Jokowi bertambah menjadi 24 orang.