MA: Pidana ringan di bawah Rp 2,5 juta ditangani hakim tunggal

Merdeka.com - Mahkamah Agung (MA) menyatakan telah memberlakukan pembatasan terhadap penanganan tindak pidana ringan berupa penyelesaian perkara melalui mediasi jika nilai dendanya di bawah Rp 2,5 juta. Hal itu merupakan bentuk fasilitas yang diberikan MA agar kaum miskin dapat meraih keadilan.

"Sektor ini memberikan akses keadilan yang bertujuan untuk memberikan akses yang lebih baik kepada masyarakat miskin dan terpinggirkan dalam memperoleh keadilan yang lebih profesional dan memenuhi prinsip keadilan," ujar Ketua MA Hatta Ali di Gedung MA, Jl Medan Merdeka Utara, Jakarta, Rabu (13/3).

Hatta mengatakan, hal itu tertuang dalam peraturan MA (Perma) Nomor 2 Tahun 2012. Perma tersebut merumuskan kembali nilai kerugian yang sebelumnya tertera dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) sebesar Rp 250 rupiah.

Pada kesempatan yang sama, Kepala Biro Hukum dan Humas MA Ridwan Mansyur mengatakan, selain membatasi nilai kerugian, Perma ini juga memerintahkan adanya sistem penanganan perkara dengan cepat. "Pengadilan juga harus menunjuk hakim tunggal untuk menangani perkara tipiring ini," terang dia.

Namun demikian, Ridwan mengakui, meskipun Perma itu sudah diterapkan, tetapi belum dapat berjalan di seluruh wilayah Indonesia. "Masih butuh disosialisasikan terus," kata Ridwan.