MA, KY, dan KPK diminta tingkatkan pengawasan sengketa pilkada

Merdeka.com - Mekanisme penanganan sengketa pemilihan kepala daerah (pilkada) kembali ditangani oleh Mahkamah Agung (MA). Hal itu terhitung sejak diterbitkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2014 tentang pilkada yang ditandangani Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Terkait hal itu, mantan Hakim Konstitusi Harjono meminta MA untuk lebih meningkatkan pengawasan terhadap hakim yang menangani perkara sengketa tersebut. Harjono juga mendesak Komisi Yudisial (KY) serta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) turut terlibat dalam pengawasan.

"Peran badan pengawas, peran KY dan KPK harus lebih sering memonitor, karena perkara pilkada ini memang banyak godaannya," ujar Harjono di Jakarta, Selasa (7/10).

Di samping itu, Harjono berpendapat kapasitas hakim-hakim perlu pula ditingkatkan. Ini lantaran perkara sengketa pilkada sudah lama tidak ditangani oleh hakim-hakim di bawah naungan MA.

"Hakim-hakim tinggi, termasuk hakim agung harus diberi pelatihan lagi meskipun dulu mereka pernah menangani perkara pilkada. Selain itu harus ditingkatkan integritasnya," terang Harjono.

Bahkan, Harjono menegaskan jika memang diperlukan, hakim-hakim yang ditunjuk menangani sengketa pilkada sebaiknya berasal dari jalur karier. Ini lantaran mempertimbangkan kemampuan hakim dalam menangani perkara.

"Kalau perlu hakim-hakim itu tidak usah pegang perkara lain supaya fokus. Karena pilkada kan ada batas waktunya," terang Harjono.

Sementara itu, terkait dengan pembatasan perkara melalui pengetatan syarat permohonan sengketa, Harjono mengaku tidak bersepakat. Menurut dia, setiap pilkada memiliki payung hukum untuk diperkarakan.

"Kalau dibatasi buat apa ada kran hukum? Seharusnya kan begini, misalnya suara antar pasangan terpaut jauh tapi kalau ada bukti kuat mengapa tidak ajukan langkah hukum?" tegasnya.