Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

MA belum terima rekomendasi KY soal mutasi hakim

MA belum terima rekomendasi KY soal mutasi hakim Gedung Mahkamah Agung. Merdeka.com/Arie Basuki

Merdeka.com - Mahkamah Agung (MA) belum menerima rekomendasi dari Komisi Yudisial (KY) terkait mutasi hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Semarang yang terindikasi melanggar kode etik. Namun demikian, MA telah melakukan pemeriksaan ke Pengadilan Tipikor Semarang.

"Rekomendasi KY belum masuk," ujar Kepala Biro Hukum dan Humas MA, Ridwan Mansyur kepada wartawan saat dihubungi melalui telepon, Senin (18/6).

Ridwan mengatakan, MA telah mengirim tim pengawas untuk melakukan pemeriksaan terhadap empat orang hakim yang terindikasi melanggar kode etik. "Terhadap mereka (hakim Pengadilan Tipikor Semarang) sudah diperiksa sejak 14 hari yang lalu dengan menurunkan tim hakim pengawas pada Badan Pengawasan MA," kata Ridwan.

Tetapi, tambah Ridwan, tim pengawas belum dapat memberikan laporan hasil pemeriksaan. "Belum ada laporan. Karena  terdapat satu apa dua hakim yang sedang ke luar kota," terangnya.

Sebelumnya, terdapat empat orang hakim Pengadilan Tipikor Semarang yang dilaporkan ke KY. Mereka terindikasi melanggar kode etik dengan menjatuhkan putusan bebas bagi enam dari tujuh orang terdakwa kasus korupsi di wilayah Jawa Tengah.

Dari keempat hakim yang dilaporkan, MA hanya memindahkan salah satu hakim. Hakim itu adalah Lilik Nuraini yang saat ini telah berdinas di Pengadilan Sulawesi Selatan (Sulsel). Sebelum dipindah, Lilik merupakan ketua majelis hakim yang menangani perkara Tipikor.

(mdk/did)
ATAU
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Tim Hukum AMIN Tuding Apa yang Disampaikan Menteri di Sidang MK Tak Sesuai Kenyataan

Tim Hukum AMIN Tuding Apa yang Disampaikan Menteri di Sidang MK Tak Sesuai Kenyataan

Menurut Ketua THN Timnas AMIN yang jadi permasalahan adalah anggaran negara digunakan untuk meningkatkan elektabilitas calon tertentu

Baca Selengkapnya
Ini Pesan Ketum Muhammadiyah Haedar Nasir untuk Pihak yang Belum Bisa Terima Hasil Pemilu

Ini Pesan Ketum Muhammadiyah Haedar Nasir untuk Pihak yang Belum Bisa Terima Hasil Pemilu

Ketua Umum Muhammadiyah Haedar Nasir meminta para pihak yang belum bisa menerima hasil proses Pemilu 2024 untuk menempuh langkah prosedural hukum yang berlaku.

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
Dikirim ke Kejaksaan, Dito Mahendra Tinggal Tunggu Waktu Berhadapan dengan Hakim

Dikirim ke Kejaksaan, Dito Mahendra Tinggal Tunggu Waktu Berhadapan dengan Hakim

Dito terjerat kasus kepemilikan belasan senjata api ilegal

Baca Selengkapnya
KY Terima 3.593 Laporan Masyarakat, 42 Hakim Dijatuhi Sanksi

KY Terima 3.593 Laporan Masyarakat, 42 Hakim Dijatuhi Sanksi

Ketua Komisi Yudisial (KY) Amzulian Rifai mengatakan, pihaknya menerima 3.593 laporan masyarakat terkait pengawasan perilaku hakim dan investigasi.

Baca Selengkapnya
Kuasa Hukum Berang Jaksa Minta Dito Mahendra Dipindah ke Lapas Gunung Sindur: Penahanan Kewenangan Hakim

Kuasa Hukum Berang Jaksa Minta Dito Mahendra Dipindah ke Lapas Gunung Sindur: Penahanan Kewenangan Hakim

Kubu Dito menyebut majelis hakim sudah menetapkan terdakwa tetap ditahan di Rumah Tahanan Salemba Cabang Kejaksaan Agung.

Baca Selengkapnya
Hakim MK Sentil Pengacara KPU karena Tak Pernah Bertanya: Enak Sekali Jadi Kuasa Hukum, Diam

Hakim MK Sentil Pengacara KPU karena Tak Pernah Bertanya: Enak Sekali Jadi Kuasa Hukum, Diam

Saldi meledek kuasa hukum KPU tidak pernah bertanya di persidangan.

Baca Selengkapnya
Disematkan Tanjak, Mahfud MD Diterima jadi Keluarga Besar Masyarakat Adat Melayu Kepri

Disematkan Tanjak, Mahfud MD Diterima jadi Keluarga Besar Masyarakat Adat Melayu Kepri

Masyarakat menyematkan penutup kepala tanjak kepada Mahfud yang merupakan simbol penerimaan sebagai keluarga besar adat Melayu.

Baca Selengkapnya
Hakim MK Diminta Deklarasi Sikap Bebas Tanpa Tekanan Sebelum Sidangkan Sengketa Pilpres 2024

Hakim MK Diminta Deklarasi Sikap Bebas Tanpa Tekanan Sebelum Sidangkan Sengketa Pilpres 2024

Hakim MK saat ini dinilai belum bisa dibilang aman dari cengkraman nepotisme atau dinasti politik.

Baca Selengkapnya