Wartawan MetroTV mencari keadilan di Kantor NasDem
Merdeka.com - Luviana, karyawan MetroTV yang dibebastugaskan oleh perusahaannya mencari keadilan di kantor Ormas Nasional Demokrat (NasDem) di jalan RP Suroso no 46, Cikini, Jakarta Pusat. NasDem merupakan organisasi kemasyarakatan yang dipimpin Surya Paloh, pemilik MetroTV, Paloh dianggap telah menginjak-injak hak buruh.
"Surya Paloh bukan tokoh demokratis karena telah menginjak-injak kaum buruh," ujar Koordinator Aksi, Kustiah saat berorasi, Selasa (5/6).
Kustiah menambahkan, Surya Paloh juga telah mematikan buruh untuk berserikat karena Luviana di saat ingin membuat serikat pekerja malah di nonaktifkan.
Dalam aksi kali ini, Luviana dan rekan-rekannya melakukan longmarch dari depan Taman Ismail Marzuki (TIM). Mereka menuju markas NasDem sembari membawa spanduk dan menyanyikan lagu perjuangan.
Sementara itu, aksi ini sempat tegang karena mobil aksi dianggap menutup pintu masuk gedung. "Baru pintu gerbang ditutup saja sudah gelisah, tetapi bagaimana dengan buruh yang ditutup jalur pekerjaannya," kritik para pengunjuk rasa.
(mdk/ian)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh mengaku terbuka peluang untuk bertemu dengan Megawati.
Baca SelengkapnyaNasDem bakal konsisten di jalan perubahan dan membuka peluang berseberangan dengan Prabowo-Gibran.
Baca SelengkapnyaHermawi menyatakan pertemuan kali ini tidak ada agenda deklarasi cawapres untuk Anies.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Surya Paloh dan Jokowi diketahui menggelar pertemuan di Istana Kepresidenan, Jakarta, Minggu (18/2).
Baca SelengkapnyaSurya Paloh mengatakan, demokrasi mengatur hak-hak pribadi, hak-hak keluarga dan hak-hak publik secara tegas.
Baca SelengkapnyaSurya Paloh menyampaikan rasa kesedihannya melihat perjalanan demokrasi saat ini
Baca SelengkapnyaNasDem, kata dia menghargai usulan hak angket dugaan kecurangan Pemilu 2024.
Baca SelengkapnyaSurya Paloh menyebut, di internal partainya sendiri belum ada pembicaraan terkait kursi menteri.
Baca SelengkapnyaWacana hak angket kecurangan Pemilu 2024 ini pertama kali diusulkan Ganjar.
Baca Selengkapnya