Luthfi divonis 16 tahun, Aher kirim doa
Merdeka.com - Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) telah menjatuhkan vonis 16 tahun penjara terhadap mantan Presiden Partai Keadilan Sejahtera ( PKS ) Luthfi Hasan Ishaaq . Sejumlah rekan satu partai mengkritik vonis yang dijatuhkan hakim terhadap Luthfi karena dinilai tidak adil.
Berbeda dengan rekan-rekannya, Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan (Aher) mengirim doa untuk keselamatan Luthfi selama menjalani hukumannya. Menurutnya, memberi doa memang sudah menjadi tugas sebagai sesama umat muslim.
"Setiap kita, sesama muslim saling mendoakan," ujar Aher usai menerima DIPA 2014 di Istana Bogor, Jawa Barat, Selasa (10/12).
Ketika ditanya perihal vonis hakim yang dinilai memberatkan Luthfi, Aher menolak memberikan jawaban.
"Komentar yang lain sudah cukup lah," ucapnya sembari berjalan cepat.
Senin (9/12) malam, majelis hakim Pengadilan Tipikor akhirnya membacakan vonis terhadap terdakwa kasus dugaan suap pengurusan penambahan kuota impor daging sapi pada Kementerian Pertanian dan pencucian uang, Luthfi Hasan Ishaaq , dengan pidana penjara selama 16 tahun. Menurut majelis hakim, mantan anggota Komisi I DPR fraksi Partai Keadilan Sejahtera itu terbukti bersalah menerima suap dari PT Indoguna Utama sebesar Rp 1,3 miliar dan melakukan pencucian uang.
(mdk/ian)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Dikarenakan kedua belah pihak belum menerima putusan, hakim menyatakan vonis ini belum in kracht, atau belum berkekuatan hukum tetap.
Baca Selengkapnyaertemuan itu pun dianggap oleh Tumpak adanya kepentingan tertentu.
Baca SelengkapnyaMajelis hakim menilai Haris dan Fatia tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan pencemaran nama baik Luhut.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Hakim kemudian menjatuhkan vonis 5 tahun penjara terhadap terdakwa.
Baca SelengkapnyaFajar menjelaskan, sidang akan beragendakan pembacaan putusan.
Baca SelengkapnyaVonis tersebut akan dibacakan majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta Pusat.
Baca SelengkapnyaPihak Istana masih menunggu pembuktian atas tuduhan yang disampaikan persidangan.
Baca SelengkapnyaPelanggaran terhadap enam anggota KPU lainnya ini dikarenakan menerima pendaftaran Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden Pemilu 2024.
Baca SelengkapnyaFirli Bahuri dinyatakan terbukti bersalah melanggar etik karena bertemu dengan Eks Mentan SYL.
Baca Selengkapnya