Luhut tegaskan pembebasan 10 WNI tanpa uang tebusan

Merdeka.com - Pemerintah kembali menegaskan, pembebasan 10 warga negara Indonesia (WNI) yang disandera kelompok Abu Sayyaf tidak menggunakan uang tebusan. Namun pemerintah tidak menjelaskan lebih lanjut proses pembebasannya.

"Sampai sekarang kita tidak akan mengklaim bahwa dari pemerintah melakukan (memberi uang tebusan) karena dari pemerintah tidak pernah melakukan itu," tegas Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Luhut Binsar Pandjaitan usai mendampingi Presiden Jokowi menerima Panitia Seleksi Calon Anggota Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (2/5).

Saat ditanya kemungkinan uang tebusan dari pihak perusahaan dalam pembebasan WNI, Luhut enggan menanggapi lebih jauh. "Itu urusan perusahaan, saya tidak ingin berkomentar soal itu," kembali dia menegaskan.

Seperti diberitakan sebelumnya pembebasan ABK kapal tunda Brahma 12 di Pantai Parang, Sulu, Mindanao Selatan, Filipina, berlangsung pada Minggu siang. Perundingan untuk pembebasan sempat berjalan alot. Pasalnya Pemerintah Indonesia enggan membayar tebusan. Sehingga dilakukan pendekatan kultural kemanusiaan dan keagamaan.

Presiden Joko Widodo menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan kepada semua pihak yang telah membantu proses upaya pembebasan. "Baik yang formal maupun yang informal," ujar Presiden saat jumpa pers di Istana Bogor, Minggu (1/5).

Dalam siaran pers yang diterima di Jakarta, Deputy Chairman Media Group Rerie L Moerdijat menjelaskan, pembebasan sandera dilakukan tim kemanusiaan Surya Paloh yang merupakan sinergi gabungan jaringan pendidikan Yayasan Sukma di Aceh, kelompok Media Group, dan Ketua Fraksi Partai Nasdem DPR Victor B Laiskodat.