Luhut tanggapi preman Kalijodo: Negara tak diatur preman

Merdeka.com - Penertiban kawasan Kalijodo, Jakarta Utara ibarat bola panas yang menggelinding. Pasalnya keputusan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok menutup aktivitas pelacuran dan perjudian di jalur hijau tersebut menuai pembelaan dari berbagai pihak yang berkepentingan.

Kalijodo diketahui berada dalam pengawasan preman. Bahkan 'Pentolan Kalijodo', Daeng Azis disebut sebut bakal siap menantang penertiban yang dilakukan pemerintah provinsi DKI.

Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), Luhut Binsar Pandjaitan angkat bicara soal pembelaan preman terhadap kawasan Kalijodo. Dia menegaskan negara bukan diatur oleh preman melainkan diatur oleh konstitusi.

"Eh negara ini enggak ada yang diatur preman, berkali-kali saya bilang. Semua aturan peraturan itu yang ditegakkan. Ngerti? Enggak kurang dari itu enggak lebih dari itu," tegas Luhut usai menemui Wakil Presiden Jusuf Kalla di Jalan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Selasa (16/2).

Sejauh ini, kata Luhut, penertiban akan dilakukan oleh pemerintah provinsi DKI Jakarta yang dibackup langsung oleh polisi dan Tentara Nasional Indonesia (TNI). Namun dia tak menampik jika penertiban itu di bawah koordinasinya.

"Iya dong, kita mesti backup bawahan kita. Masa kita tidak backup," tandasnya.

Informasi terakhir, Ahok sudah siap membongkar kawasan Kalijodo. Kepada pekerja seks komersial (PSK) yang selama ini mengais rezeki dengan bisnis menjajakan diri di kawasan tersebut, Ahok menawarkan beralih profesi menjadi pekerja penanganan prasarana dan sarana umum (PPSU).