Luhut soal #2019GantiPresiden dilarang: Ya ndak papa daripada bentrok

Merdeka.com - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan mendukung sikap aparat yang melarang deklarasi #2019GantiPresiden. Menurutnya, deklarasi #2019GantiPresiden bisa memicu kegaduhan.

"Ngapain sih ribut-ribut. Ya ndak papa (dilarang) dari pada bentrok," ujarnya di Kantor Wakil Presiden, Jl Medan Merdeka Utara, Jakarta, Senin (27/8).

Luhut heran masih ada pihak-pihak yang ingin memprovokasi rakyat lewat #2019GantiPresiden. Padahal, seharusnya semua elemen bangsa menyambut pesta demokrasi 2019 dengan tenang. Apalagi, saat ini Asian Games ke-18 tengah digelar di Jakarta dan Palembang.

"Coba nikmati tuh Asian Games, coba penuh medali sekarang hampir 20 pernah," kata dia.

Politikus senior Partai Golkar ini membantah jika pemerintah dianggap represif karena melarang deklarasi #2019GantiPresiden. "Enggak ada yang represif, siapa yang represif. Siapa yang bilang?" tutur dia.

Luhut juga membantah jika pemerintah dinilai antikritik. Dia menegaskan selama ini pemerintah menerima semua masukan dan kritikan dari pelbagai pihak.

"Selama ini apa kurang kritiknya. Selama ini dikritik segala macem, enggak benar juga kita telan aja," kata Luhut.

Deklarasi #2019GantiPresiden di sejumlah daerah batal dilakukan. Lantaran adanya larangan dari aparat keamanan hingga penolakan dari warga.

Di Tugu Pahlawan, Surabaya pada Minggu (26/8), deklarasi #2019GantiPresiden batal digelar. Sebab, pihak Polda Jawa Timur tidak mengeluarkan STTP (Surat Tanda Terima Pemberitahuan) atau tak memberi izin kegiatan tersebut. Polda Jatim beralasan, kegiatan deklarasi #2019GantiPresiden berpotensi rusuh.