Luhut sebut pemerintah masih enggan pakai militer buat bebaskan WNI

Merdeka.com - Menko Polhukam Luhut Pandjaitan menyatakan opsi militer masih dikesampingkan oleh pemerintah untuk membebaskan tiga WNI yang kembali disandera kelompok Abu Sayyaf. Luhut menyatakan pemerintah tak elok mendesak otoritas Filipina untuk memberikan izin ke TNI untuk masuk wilayahnya.

"Opsi untuk melakukan operasi militer masih kami kesampingkan karena itu menyangkut masalah konstitusi dari negara lain yang tentu kita harus hormati," kata Luhut di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (12/7).

Hal itu disampaikan Luhut usai bertemu dengan Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan. Usai pertemuan dengan Presiden Jokowi tersebut, Luhut menyatakan pemerintah telah memiliki opsi untuk membebaskan tiga WNI. Namun, ia enggan membeberkan opsi apa yang ditempuh pemerintah tersebut.

"Opsi itukan tidak elok juga terus dibuka, karena sedang berjalan. Jadi saya pikir serahkan pada pemerintah kami terus terang sudah punya pilihan-pilihan apa yang akan kami lakukan untuk menyangkut penyanderaan karena ini bukan kasus pertama," ujarnya.

Luhut menyatakan Presiden Joko Widodo telah menghubungi Presiden Filipina Rodridgo Duterte untuk berkoordinasi dalam upaya membebaskan tiga WNI. "Presiden Duterte juga sudah memberi respon, kita lihat kan butuh waktu juga. Tidak bisa juga seperti balik tangan," ujarnya.

Dalam waktu dekat, Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu juga akan melakukan pertemuan dengan Menteri Pertahanan Filipina dan Malaysia untuk saling berkoordinasi dalam upaya membebaskan tiga WNI yang kini disandera di wilayah Selatan Filipina tersebut.