Luhut sebut kenaikan DP mobil pejabat hanya cukup beli Avanza
Merdeka.com - Kepala Staf Kepresidenan Luhut Pandjaitan menilai wajar jika Presiden Joko Widodo (Jokowi) melakukan kesalahan soal perpres No 39 Tahun 2015 tentang kenaikan tunjangan uang muka mobil buat pejabat negara. Karena itu, Luhut mengatakan, bisa saja nanti Jokowi tarik kembali perpres itu.
"Bisa aja beliau narik kembali kan. Ada yang masalah itu. Beliau sangat konsern itu, ya beliau bilang bisa mekanisme proses pengambilan keputusan yang keliru, ya kan tidak salah kalau di cabut. Bisa saja, saya gak tau nanti kita tunggu aja," ujar Luhut di kantor Kepresidenan, Jakarta, Senin (6/4).
Luhut sendiri mengakui jika kenaikan tunjangan uang muka mobil pejabat tidak pas saat ini. Sebab, saat ini perekonomian Indonesia belum stabil setelah harga BBM kemarin naik lagi.
Luhut mengindikasikan jika waktunya pas angka Rp 210 juta itu tidak bersih diterima pejabat. Jatuhnya setelah dipotong pajak Rp 175 juta dan minimal hanya mendapat mobil Toyota Avanza baru.
"Sebenarnya itu dari dulu sudah ada. Mungkin waktunya tidak pas, karena angkanya kalau gak keliru jadi Rp 175 juta kira-kira begitu setelah pajak segala macam di potong. Jadi gak juga karena teman-teman DPR itu yang memerlukannya. Itu untuk mobil Avanza sederhana juga tidak istimewa. Hanya momentumnya caranya memberi tahunya jadi menimbulkan kegaduhan," ujarnya.
Luhut kembali membela Jokowi. Dia mencontohkan, dirinya saja memang kerap tidak melihat dulu substansi berkas dan langsung tanda tangan ketika isi berkas itu sudah diteken oleh banyak orang.
"Saya pun tanda tangan kalau sudah di paraf-paraf semua, ya tanda tangan bisa saja keliru masak presiden enggak boleh keliru. Ya bukan kurang teliti. Kalau kamu sudah pejabat sekelas beliau, saya saja di kantor kalau sudah di parafin 3-4 paraf gitu ya sudah percaya teken aja," ujarnya.
(mdk/rnd)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya