Luhut akan investigasi perusahaan Indonesia yang masuk Panama Papers

Merdeka.com - Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan, Luhut Pandjaitan mengaku baru tahu soal bocoran data skandal pengemplang pajak yang berjuluk Panama Papers dari pemberitaan. Dia berjanji akan segera melakukan investigasi untuk mencari tahu kebenaran Panama Papers, upaya pengemplangan pajak serta pencucian uang ini turut mencakup perusahaan dari Tanah Air.

"Saya baru pelajari, saya belum tau persis gimana-gimananya. Saya baru dengar di media dan saya suruh investigasi itu," ujar Luhut di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Selasa (5/4).

Luhut senang dengan Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro yang mengaku telah memiliki data siapa saja pengemplang pajak di Tanah Air. Apabila data itu benar, Luhut bakal mendesak para pengusaha yang disebut untuk membayar pajak.

"Ya bagus itu kalau dia (Menkeu) pegang, sah-sah saja. Tapi kalau dia belum bayar pajak, ya kita suruh dia bayar pajak," tegasnya.

Jika mengakses data offshoreleaks.icij.org, maka sejumlah nama pengusaha Indonesia bisa dilihat didalamnya. Sejumlah nama tersebut antara lain Chairul Tanjung, Gita Wirjawan, Sandiaga Uno, Djan Faridz, Erwin Aksa, Anindya Nirwan Bakrie dan masih banyak lainnya. Total lebih dari 2.000 nama dan alamat perusahaan Indonesia dalam daftar ini.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro memastikan nantinya akan ditelusuri semua aset, tetap maupun tidak tetap, yang dimiliki Wajib Pajak, yang belum dilaporkan ke Dirjen Pajak.

"Ya kita tidak bisa bilang lari segala macam, yang pasti kita ingin menelusuri aset-aset milik orang Indonesia apakah itu dalam bentuk uang, apakah dalam bentuk aset tetap yang belum pernah dilaporkan di dalam SPT, itu intinya yang menjadi fokus dari Dirjen Pajak tahun ini," ucap Menteri Bambang.

Panama Papers adalah bocoran data dari klien yang pernah berjejaring dengan firma hukum Mossack Fonseca. Firma ini dibobol oleh seorang pembocor bernama sandi John Doe. Oleh Doe, data sebesar 2,6 terabita (setara 11,6 juta dokumen) itu diserahkan kepada Konsorsium Jurnalis Investigasi Internasinal (ICIJ).

Panama Papers diyakini bakal menggegerkan tataran global. Sedikitnya 12 kepala negara, baik presiden ataupun perdana menteri yang masih menjabat maupun sudah lengser, tersangkut bocoran data ini karena mengemplang pajak. Data-data Panama ini sudah diverifikasi oleh 70 reporter untuk memastikan keasliannya sejak 2015.

Data pencucian uang para pesohor ini mencapai 11,5 juta dokumen, yang dibocorkan dari firma hukum internasional Mossack Fonseca. Besarnya data ini mencapai 2,6 terabita (Tb), jauh lebih besar dibanding bocoran Wikileaks ataupun Edward Snowden.