Merdeka.com - Lokalisasi Balong Cangkring di Kota Mojokerto masih menggeliat. Pemprov Jawa Timur minta pemerintah daerah setempat meniru Pemkot Surabaya, yang tegas menutup Gang Dolly dan Jarak, lokalisasi yang konon termasyur se-Asian Tenggara.

"Contohlah Pemkot Surabaya. Kalau Dolly bisa ditutup, Pemkot Mojokerto juga harus bisa tegas di Balong Cangkring," kata Kepala Biro Administrasi Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Pemprov Jawa Timur, Hizbul Wathon, Rabu (15/4).

Meski bersikap tegas terhadap kegiatan prostitusi di Jawa Timur, yang masih menggeliat, Pemprov Jawa Timur tetap meminta pihaknya lebih mengedepankan cara-cara persuasif dan manusiawi.

"Karena yang ditangani ini adalah manusia. Maka caranya juga harus manusiawi. Tidak boleh dengan kekerasan. Kita juga akan terus berkomunikasi dengan pihak manapun, terutama aparat untuk menyukseskan penutupan lokalisasi ini," ucapnya.

Pemprov Jawa Timur, juga akan berkoordinasi dengan Polda Jawa Timur dan Kodam V/Brawijaya, agar ikut aktif memerangi maksiat bersama anggotanya di daerah.

"Persoalan (asusila) ini, harus diselesaikan secara kondusif. Untuk itu, di Balong Cangkring, Pemkot Mojokerto, harus berani dan tegas memerangi kemaksiatan bersama dengan aparat kepolisian dan TNI," tegasnya.

Kata Hizbul, mengentas para pekerja seks komersil (PSK) dan mengajaknya kembali ke masyarakat umum, tidak boleh setengah-setengah. "Tapi harus secara tuntas. Di Jatim, harus sudah tidak ada lagi tempat maksiat. Semua lokalisasi harus ditutup secara permanen."

"Nanti, para wanita harapan (PSK), yang bersedia 'pensiun' dari dunianya, akan mendapat bantuan dari Pemprov dalam bentuk Usaha Ekonomi Produktif (UEP) Rp 3 juta per orang," sambungnya.

Selain mendapat bantuan uang dari Pemprov Jawa Timur, masih kata dia, dari pihak Kementerian Sosial juga memberikan bantuan. "Ada bantuan Rp2.050.000 dari Kemensos. Total yang diberikan ke mantan PSK ini, nantinya sebesar Rp 5.050.000 per orang," pungkasnya.