'Lion Air si raja delay sengsarakan penumpang'

Merdeka.com - Penerbangan menggunakan pesawat Lion Air mengalami keterlambatan atau delay sejak Rabu (18/2) lalu. Hal itu menyebabkan ribuan penumpang terlantar di bandara Soekarno-Hatta. Bahkan keterlambatan juga menimpa penumpang Lion Air di bandara-bandara lain.

Tak hanya itu, para penumpang yang ingin meminta penjelasan tidak menemukan petugas Lion Air seorang pun di bandara. Mereka akhirnya mondar-mandir dan kebingungan.

Akibat emosi memuncak, beberapa penumpang mengamuk serta nekat memblokir landasan terbang pesawat lain. Mereka meluapkan amarah karena pihak Lion Air tak kunjung memberi informasi kompensasi atas kejadian tersebut.

"Para calon penumpang yang mengenal saya sebagai anggota dewan meminta bantuan supaya menemui pihak Lion Air di bandara tapi saat kami coba temui tidak ada satu pun ada dari mereka. Calon penumpang tidak mendapatkan informasi apa pun terkait masalah ini. Mereka terombang-ambing dalam ketidakpastian," kata anggota DPR, Nasir Djamil yang juga menjadi korban delay.

Ribuan penumpang yang telantar dan tidak jelas nasibnya memantik DPR bereaksi keras. Mereka meminta Lion Air diaudit dan dicabut izinnya karena sudah sering melakukan keterlambatan penerbangan.

Berikut kegeraman anggota DPR sampai menyebut Lion Air sebagai maskapai raja delay, seperti dihimpun merdeka.com, Jumat (20/2):

DPR sebut Lion Air maskapai raja delay

Anggota Komisi V DPR, Nizar Zahro meminta Menteri Perhubungan Ignasius Jonan mencabut izin maskapai Lion Air. Hal itu akibat Lion Air kerap delay sehingga merugikan masyarakat. Bahkan, kali ini Lion Air delay sampai tiga hari sejak Rabu (18/2) lalu."Saya atas nama anggota Komisi V meminta Kemenhub untuk memberikan teguran ke Lion Air dan kalau memang sesuai Undang Undang dicabut saja izinnya karena Lion ini maskapai raja delay," kata Nizar Zahro dalam pesan singkat kepada wartawan, Jumat (20/2). Menurut politikus Gerindra ini, Komisi V akan meminta Kementerian Perhubungan melakukan audit terhadap maskapai Lion Air. Mereka tidak takut meskipun Lion Air dimiliki oleh anggota Dewan Pertimbangan Presiden Rusdi Kirana. "Saya akan minta Kemenhub melakukan audit kepada semua aturan yang melanggar Undang Undang walaupun pemiliknya adalah anggota Wantimpres (Rusdi Kirana)," terang dia.

DPR sebut manajemen Lion Air amburadul

Anggota Komisi III DPR, Nasir Djamil geram akibat pesawat Lion Air sering delay. Kali ini dia menjadi korban delay pesawat Lion Air. Akibatnya dia terancam gagal berangkat ke daerah pemilihannya di Aceh."Benar-benar memalukan dan sangat amburadul manajemen Lion Air. Sangat pantas jika izin penerbangan Lion Air dicabut dan pemiliknya dicopot dari Wantimpres (Rusdi Kirana)," kata Nasir Djamil dalam pesan singkat kepada wartawan, Jumat (20/2). Menurutnya pihak Kementerian Perhubungan juga telah mengetahui Lion Air delay parah dan mengakibatkan ratusan penumpang terlantar di bandara Soekarno-Hatta. Pemerintah harus segera mengambil sikap agar para penumpang tidak semakin lama terlantar."Saya juga mencoba menghubungi staf khusus Menteri Perhubungan tapi belum bisa mendapatkan solusi sampai saya meninggalkan terminal I B," terang dia.

DPR pertanyakan keberanian Menhub Jonan tindak Lion Air

Wakil Ketua Komisi V DPR, Muhiddin M Said mendesak Menteri Perhubungan Ignasius Jonan untuk memberikan sanksi ke maskapai Lion Air yang menelantarkan penumpangnya tiga hari di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang. Menurutnya, dalam Undang-Undang tentang penerbangan tercantum tegas untuk memberikan sanksi kepada maskapai yang telah mengganggu layanan publik. "Saya sudah dapat informasi itu. Di Undang-undang penerbangan sudah diatur, itu ada sanksi untuk maskapai. Kita minta Menteri Perhubungan laksanakan aturan itu, itu semua jelas, kita minta keberanian Kemenhub menerapkan aturan itu, kita komisi V mendesak agar Menhub melakukan langkah-langkah terkait dengan pelayan publik," kata Muhiddin M Said saat dihubungi, Jumat (20/2). Namun, selaku Wakil Ketua Komisi V yang notabene menangani masalah perhubungan, dia mengaku tidak ada wewenang bagi dewan untuk menindak maskapai Lion Air. Sebab, wewenang sepenuhnya berada di tangan Kementerian Perhubungan. "Kami tidak bisa langsung ke airlines, kami ke Kemenhub dulu selaku regulator. Jadi, kami minta tanggung jawab Kemenhub, otoritas bandara kan orang perhubungan, jadi harus ada langkah-langkah yang diterapkan sesuai ketentuan yang berlaku," terang dia.

DPR minta seluruh maskapai diaudit

Ketua Komisi V DPR, Ferry Djemi Francis mendesak Menteri Perhubungan Ignasius Jonan mengaudit seluruh maskapai di Tanah Air. Hal ini perlu dilakukan supaya kejadian delay maskapai Lion Air tak terulang lagi. "Langkah ke depannya kami meminta Menteri Perhubungan untuk melakukan audit kemampuan seluruh maskapai. Kami mau betul-betul bahwa maskapai itu siap agar tidak terjadi seperti ini. Untuk itu perlunya dilakukan audit," kata Ferry saat menggelar konferensi pers di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (20/2). Selain mendesak agar seluruh maskapai diaudit, Politikus Gerindra itu juga meminta kepada Jonan untuk menelusuri penyebab delay Lion Air. Sebab, kejadian ini adalah delay terbesar oleh maskapai milik anggota Wantimpres Rusdi Kirana itu."Walaupun Lion Air sudah sering delay, namun bisa dibilang kejadian kali ini delay yang paling lama. Kami minta Menhub atasi masalah ini. Kalau memang Lion Air tidak ada cadangan pesawat, kami minta Kemenhub koordinasi dengan pihak terkait," terang dia.