Lapor ke Bareskrim, korban First Travel minta bentuk crisis center

Merdeka.com - Sekitar 20 orang korban dari First Travel datang ke Bareskrim Mabes Polri di Gedung Kementerian Kelautan dan Perikanan, Gambir, Jakarta. Mereka menuntut keadilan dan kejelasan keberangkatan umrah ke Tanah Suci.

"Makanya teman-teman kumpul mau menanyakan titik terang sampai di mana. Itu saja mudah-mudahan pemerintah dengan kedatangan kita ini biar diperhatikan pemerintah dan Kementerian Agama," kata salah satu korban, Soraya saat ditemui di gedung Bareskrim, Jakarta Pusat, Senin (14/8).

Wanita asal Bekasi Jawa Barat itu mengaku telah mendaftar umrah sejak awal tahun 2016, dan sudah melunasi pembayaran pada bulan Mei 2016. Oleh pihak First Travel, dia dijanjikan berangkat pada tahun 2017, namun sampai saat ini tidak ada kejelasan.

"Kalau untuk per orang ada yg diminta Rp 14.300.000 tapi pas saya menanyakan kapan saya berangkat, ternyata harus bayar lagi Rp 2.500.000 atau Rp 3.000.000 dan dijanjikan cepat berangkat. Tapi saya enggak mau. Saya ikut prosedur saja kalau saya bayar Rp 2.500.000 sampai Rp 3 juta tambah kerugian saja," jelasnya.

Dengan suara yang menahan tangis, Soraya mengatakan perlu waktu lama untuk mengumpulkan uang untuk umrah tersebut. Bahkan Soraya mencontohkan sampai ada yang 32 tahun menabung, bahkan sampai ada menjual harta bendanya.

"Kenyataannya sudah bayar Rp 50 juta mereka ditipu sepertinya sakit hati. Sudah gitu banyak yang jual tanah hanya karena ingin umroh dengan harga murah yang bisa terjangkau dengan kita karena sebelumnya yang sudah ada. Katanya bagus, makanya jadi termotivasi pengen pake First Travel murah. Pokoknya saya taunya pas dateng ke (kantor) Simatupang sudah ditutup," imbuhnya.

Soraya berharap aparat kepolisian mendirikan Crisis Center untuk menampung seluruh laporan dari korban First Travel. "Tadi sudah ke atas (Bareskrim) sudah diterima keluhan kita, nanti hari Jumat kita adakan konferensi pers terbentuknya crisis center. Mudah-mudahan, doakan ya," pungkas Soraya.