Lagi, wakil ketua DPRD Jateng jadi tersangka korupsi

Merdeka.com - Setelah ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi dana bantuan sosial (Bansos) keagamaan Provinsi Jawa Tengah 2008 senilai Rp 1,3 miliar, Wakil Ketua DPRD Jateng, Riza Kurniawan juga telah ditetapkan sebagai tersangka dugaan korupsi dana hibah KONI Jateng ke tiga cabang olah raga (cabor).

Ketiga cabor di KONI Jateng itu adalah Federasi Panjat Tebing Indonesia (FPTI), Persatuan Sepatu Roda Seluruh Indonesia (Porserosi) Jateng, dan Federasi Arung Jeram Indonesia (FAJI) Jateng.

Penetapan Riza Kurniawan itu berdasarkan hasil penyidikan tim Pidana Khusus (Pidsus) Kejati Jateng yang telah menemukan alat bukti pendukung yang cukup kuat.

"Ya, tersangka (kasus dana hibah KONI) sudah ditetapkan pekan lalu. Inisial RK," terang Kajati Jateng Bambang Waluyo, Minggu (22/7) saat dikonfirmasi merdeka.com.

Riza Kurniawan merupakan pengurus teras di ketiga cabang yang bersangkutan. Penyidik Kejati juga telah memeriksanya berulang-ulang, baik melalui panggilan langsung ke Kejati ataupun pemeriksaan di Lapas Kelas 2

II Kota Magelang, Jateng.

Pemeriksaan terhadap Riza dipastikan setelah gugatan pra peradilanya terhadap Kejari Mungkid, Kabupaten Magelang terkait upaya penahananya dimenangkan oleh Kejari Mungkid Magelang yang di Ketuai oleh Sri Sumartini.

Dalam pertengahan penyidikan kasus hibah KONI, Riza ditahan oleh Kejari Mungkid, Kabupaten Magelang dalam kasus dana bantuan sosial keagamaan Pemprov Jateng senilai Rp 1,3 miliar. Politisi Partai PAN itu akhirnya dijebloskan ke sel tahanan Lapas Kelas II Kota Magelang setelah ditetapkan sebagai tersangka kasus Bansos.

Sementara, dalam kasus dana hibah KONI, penyidik telah memeriksa penyedia dan penjual alat-alat olahraga. Titik penyimpangan dana hibah tahun 2011 tersebut diduga ada pada pelaksanaannya, bukan pada penyalurannya.

Pengadaan alat-alat oleh raga itu disinyalir tidak sesuai dengan kebutuhan yang dianggarkan, alhasil peralatan olah raga tidak memadai. Perkiraan anggaran yang diterima masing-masing cabor berkisar antara Rp 600 juta hingga Rp 800 juta. (mdk/did)