Lagi, Ganjar Pranowo Diperiksa KPK Terkait Kasus e-KTP

Merdeka.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali memeriksa Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dalam penyidikan kasus tindak pidana korupsi pengadaan paket penerapan paket penerapan KTP-elektronik (e-KTP), Jumat (10/5).

Ganjar yang juga mantan anggota DPR RI itu diperiksa sebagai saksi untuk tersangka anggota DPR RI dari Fraksi Partai Golongan Karya Markus Nari (MN).

"Nanti ya," kata Ganjar saat tiba di gedung KPK, Jakarta, dikutip dari Antara.

Nama Ganjar berkali-kali disebut turut menerima aliran uang panas terkait proyek e-KTP. Dia juga sudah diperiksa berkali-kali oleh KPK.

Sebagai mantan pimpinan komisi II DPR, politikus PDIP itu disebut menerima uang sebesar USD 520 ribu dari pengusaha pelaksana proyek e-KTP. Ganjar juga telah diperiksa sebagai saksi dalam penyidikan dua tersangka e-KTP Irman dan Sugiharto.

Saat menjadi saksi dalam sidang, Ganjar mengaku pernah ditawari uang panas itu oleh Anggota Komisi II DPR Mustoko Weni sebanyak tiga kali. Namun dia menolaknya. Ganjar juga mengaku pernah dibawakan bingkisan yang diduga berisi uang dalam goodie bag. Namun, dia meminta stafnya mengembalikan bingkisan tersebut.

Selain Ganjar, KPK juga memanggil satu saksi lainnya untuk tersangka Markus Nari, yaitu Bupati Morowali Utara Sulawesi Tengah Aptripel Tumimomor.

Markus Nari telah ditetapkan sebagai tersangka dalam dua kasus terkait e-KTP, yakni diduga dengan sengaja mencegah, merintangi atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung pemeriksaan di sidang pengadilan dalam perkara tindak pidana korupsi pengadaan paket penerapan Kartu Tanda Penduduk berbasis nomor induk kependudukan secara nasional tahun 2011-2012 pada Kementerian Dalam Negeri dengan terdakwa Irman dan Sugiharto di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Selain itu, Markus Nari juga diduga dengan sengaja mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan dugaan tindak pidana korupsi terhadap Miryam S Haryani dalam kasus indikasi memberikan keterangan tidak benar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada persidangan kasus e-KTP.

Atas perbuatannya tersebut, Markus Nari disangkakan melanggar Pasal 21 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Kedua, KPK juga menetapkan Markus Nari sebagai tersangka dugaan tindak pidana korupsi pengadaan paket penerapan Kartu Tanda Penduduk berbasis Nomor Induk Kependudukan secara nasional (KTP-e) 2011-2013 pada Kemendagri.

Markus Nari disangka melanggar pasal 2 ayat (1) atau pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.