Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

KY: Putusan Asian Agri bentuk ketegasan MA

KY: Putusan Asian Agri bentuk ketegasan MA Gedung Mahkamah Agung. Merdeka.com/Arie Basuki

Merdeka.com - Wakil Ketua Komisi Yudisial (KY) Imam Anshori Saleh mengapresiasi putusan kasasi Mahkamah Agung (MA) terkait kasus pengelapan pajak yang dilakukan oleh Tax Manager PT Asian Agri, Suwir Laut alias Lie Che Sui. Menurut dia, MA telah tegas menyatakan perkara penggelapan pajak yang sebelumnya hanya digolongkan pelanggaran administrasi menjadi tindak pidana.

"(Putusan) ini bagus. Artinya MA telah berani menyatakan bahwa unsur pidana harus dimasukkan dalam perkara menyangkut perpajakan," ujar Imam saat dihubungi wartawan di Jakarta, Jumat (28/12).

Imam mengatakan, putusan ini semakin memperjelas status praktik pelanggaran pajak bukan merupakan masalah administrasi semata. "Memang selama ini kasus pajak selalu dinyatakan sebagai kasus administrasi saja. Tapi dengan putusan ini MA semakin tegas bahwa kasus penggelapan pajak termasuk tindak pidana," kata dia.

Namun demikian, Imam menilai, putusan ini tidak dapat dikatakan sebagai terobosan baru dalam lembaga peradilan. Ini karena kasus pelanggaran pajak sudah dinyatakan sebagai tindak pidana sesuai dengan Undang-undang (UU) Nomor 16 Tahun 2000 tentang Tata Cara Prosedur Pembayaran Pajak.

Sebelumnya, MA menghukum PT Asian Agri membayar denda sebesar dua kali pajak terutang yakni sebesar Rp 2.519.955.391.304. Ini karena Asian Agri tidak membayar pajak sesuai angka yang sebenarnya selama empat tahun.

Dalam kurun waktu itu pula, Asian Agri menyerahkan data jumlah pajak fiktif. Pasalnya, nilai pajak yang tertera dalam SPT jauh lebih kecil dibanding jumlah pajak yang seharusnya dibayarkan.

(mdk/hhw)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Pakar Nilai Putusan MK soal Ambang Batas Parlemen Bisa Segera Diundangkan
Pakar Nilai Putusan MK soal Ambang Batas Parlemen Bisa Segera Diundangkan

Dia menyebut, perubahan ini bahkan bisa dilakukan hanya hitungan hari.

Baca Selengkapnya
Penerimaan Pajak hingga Pertengahan Maret Tembus Rp342,88 Triliun
Penerimaan Pajak hingga Pertengahan Maret Tembus Rp342,88 Triliun

Mayoritas jenis pajak utama tumbuh positif sejalan dengan ekonomi nasional yang stabil.

Baca Selengkapnya
Pengusaha Tolak Usulan Kerja 4 Hari Seminggu, Begini Pertimbangannya
Pengusaha Tolak Usulan Kerja 4 Hari Seminggu, Begini Pertimbangannya

Padahal YLKI pun mengusulkan kebijakan serupa diterapkan di Tanah Air.

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
Jelang Sidang Perdana Sengketa Pilpres, Gedung MK Dikelilingi Tembok Beton dan Kawat Berduri
Jelang Sidang Perdana Sengketa Pilpres, Gedung MK Dikelilingi Tembok Beton dan Kawat Berduri

Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang perdana perselisihan hasil Pemilihan Umum (PHPU) 2024 mulai Rabu (27/3).

Baca Selengkapnya
Pengusaha Spa Gugat Kenaikan Pajak Hiburan 75 Persen, Begini Respons Sri Mulyani
Pengusaha Spa Gugat Kenaikan Pajak Hiburan 75 Persen, Begini Respons Sri Mulyani

Kementerian Keuangan mempersilahkan pelaku usaha spa untuk melakukan gugatan secara resmi melalui Mahkamah Konstitusi (MK).

Baca Selengkapnya
Kejagung Periksa Empat Direktur Perusahaan Sebagai Saksi Kasus Korupsi Jalur Kereta Api Medan
Kejagung Periksa Empat Direktur Perusahaan Sebagai Saksi Kasus Korupsi Jalur Kereta Api Medan

Empat direktur perusahaan itu diperiksa sebagai saksi untuk tujuh tersangka.

Baca Selengkapnya
Pengusaha Soal Penundaan Pajak Hiburan: Hanya Sementara, Bukan Solusi
Pengusaha Soal Penundaan Pajak Hiburan: Hanya Sementara, Bukan Solusi

Pengusaha menyebut, penundaan pajak hiburan yang diserukan Luhut Panjaitan hanya sementara.

Baca Selengkapnya
Kejaksaan Agung Bakal Bikin Satgas Khusus, Diyakini Penanganan Perkara Korupsi Timah Kian Terang
Kejaksaan Agung Bakal Bikin Satgas Khusus, Diyakini Penanganan Perkara Korupsi Timah Kian Terang

Kejagung telah menetapkan belasan orang sebagai tersangka dalam perkara ini

Baca Selengkapnya
TKN Pastikan Penerapan Pajak Karbon Segera Diterapkan Jika Prabowo-Gibran Menang Pilpres
TKN Pastikan Penerapan Pajak Karbon Segera Diterapkan Jika Prabowo-Gibran Menang Pilpres

Penundaan pajak karbon ini merupakan penundaan yang kesekian kali setelah pada akhir 2021

Baca Selengkapnya