KY: Putusan Asian Agri bentuk ketegasan MA
Merdeka.com - Wakil Ketua Komisi Yudisial (KY) Imam Anshori Saleh mengapresiasi putusan kasasi Mahkamah Agung (MA) terkait kasus pengelapan pajak yang dilakukan oleh Tax Manager PT Asian Agri, Suwir Laut alias Lie Che Sui. Menurut dia, MA telah tegas menyatakan perkara penggelapan pajak yang sebelumnya hanya digolongkan pelanggaran administrasi menjadi tindak pidana.
"(Putusan) ini bagus. Artinya MA telah berani menyatakan bahwa unsur pidana harus dimasukkan dalam perkara menyangkut perpajakan," ujar Imam saat dihubungi wartawan di Jakarta, Jumat (28/12).
Imam mengatakan, putusan ini semakin memperjelas status praktik pelanggaran pajak bukan merupakan masalah administrasi semata. "Memang selama ini kasus pajak selalu dinyatakan sebagai kasus administrasi saja. Tapi dengan putusan ini MA semakin tegas bahwa kasus penggelapan pajak termasuk tindak pidana," kata dia.
Namun demikian, Imam menilai, putusan ini tidak dapat dikatakan sebagai terobosan baru dalam lembaga peradilan. Ini karena kasus pelanggaran pajak sudah dinyatakan sebagai tindak pidana sesuai dengan Undang-undang (UU) Nomor 16 Tahun 2000 tentang Tata Cara Prosedur Pembayaran Pajak.
Sebelumnya, MA menghukum PT Asian Agri membayar denda sebesar dua kali pajak terutang yakni sebesar Rp 2.519.955.391.304. Ini karena Asian Agri tidak membayar pajak sesuai angka yang sebenarnya selama empat tahun.
Dalam kurun waktu itu pula, Asian Agri menyerahkan data jumlah pajak fiktif. Pasalnya, nilai pajak yang tertera dalam SPT jauh lebih kecil dibanding jumlah pajak yang seharusnya dibayarkan.
(mdk/hhw)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Dia menyebut, perubahan ini bahkan bisa dilakukan hanya hitungan hari.
Baca SelengkapnyaMayoritas jenis pajak utama tumbuh positif sejalan dengan ekonomi nasional yang stabil.
Baca SelengkapnyaPadahal YLKI pun mengusulkan kebijakan serupa diterapkan di Tanah Air.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang perdana perselisihan hasil Pemilihan Umum (PHPU) 2024 mulai Rabu (27/3).
Baca SelengkapnyaKementerian Keuangan mempersilahkan pelaku usaha spa untuk melakukan gugatan secara resmi melalui Mahkamah Konstitusi (MK).
Baca SelengkapnyaEmpat direktur perusahaan itu diperiksa sebagai saksi untuk tujuh tersangka.
Baca SelengkapnyaPengusaha menyebut, penundaan pajak hiburan yang diserukan Luhut Panjaitan hanya sementara.
Baca SelengkapnyaKejagung telah menetapkan belasan orang sebagai tersangka dalam perkara ini
Baca SelengkapnyaPenundaan pajak karbon ini merupakan penundaan yang kesekian kali setelah pada akhir 2021
Baca Selengkapnya