Merdeka.com - Majelis Kehormatan Hakim (MKH) telah menjatuhkan sanksi atas pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim kepada Hakim Adria Dwi Afianti (sebelumnya ditulis ADA) yakni non-palu selama dua tahun dan mutasi ke Pengadilan Tinggi Medan.

Namun demikian, mutasi itu bukan merupakan promosi kenaikan jabatan dan tidak mengubah status Adria dari hakim negeri menjadi hakim tinggi.

"Ya kalau hakim Pengadilan Negeri (PN) jadi hakim non-palu itu selalu ke Pengadilan Tinggi (PT), tapi bukan hakim tinggi, namanya hakim yustisial," ujar Wakil Ketua Komisi Yudisial (KY) yang merupakan ketua MKH Imam Anshori Saleh saat dihubungi di Jakarta, Jumat (15/2).

Imam mengatakan, penempatan ke PT Medan dimaksudkan agar Hakim Adria dapat menjalani pembinaan dalam pengawasan langsung Ketua PT. "Ke PT Medan untuk memperoleh pembinaan selama dua tahun, karena selama di PN Simalungun toh juga di bawah pembinaan Ketua PT Medan," kata dia.

Selanjutnya, kata Imam, sanksi yang diberikan memiliki dampak yang besar bagi hakim yang bersangkutan. "Dampaknya besar sekali, tidak dapat tunjangan-tunjangan tertentu, sangat menghambat kariernya. Belum lagi secara psikologis akan sangat terpukul," ucap dia.

Lebih lanjut, Imam menambahkan, apabila masa sanksi yang ditetapkan berakhir, maka status Adria akan kembali menjadi hakim negeri. "Soal ditempatkan di mana, urusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung (Dirjen Badilum MA)," pungkas dia.

Sebelumnya, Hakim Adria dilaporkan berselingkuh dengan seorang polisi saat di PN Boyolali, Jawa Tengah. Sang pelapor merupakan istri dari polisi yang menjadi selingkuhan hakim.