KY: Jumlah hakim bermasalah di Jatim terbanyak setelah Jakarta

Merdeka.com - Komisi Yudisial (KY) menyebut Jawa Timur mempunyai banyak hakim bermasalah. Bahkan dari 1.071 laporan hakim bermasalah di seluruh Tanah Air, Jawa Timur menduduki urutan kedua setelah Ibu Kota Jakarta.

KY merilis temuan ini berdasarkan laporan masyarakat mengenai kasus pelanggaran yang dilakukan hakim-hakim di seluruh Indonesia. Jawa Timur menempati urutan kedua dengan prosentase lebih dari 20 persen untuk kasus pelanggaran dalam perkara besar.

"Dari data yang kami terima, Jatim masuk enam besar, dan ini akan berkembang terus. Saya pernah melihat Jatim berada di urutan nomor dua setelah Jakarta," ujar Ketua Bidang Hubungan Antar Lembaga dan Layanan Informasi Komisi Yudisial, Imam Anshari di sela pelantikan dan Public Expose Penghubung Komisi Yudisial RI di Surabaya, Selasa (17/9).

Dari keterangan Imam, kebanyakan hakim tersebut dicap bermasalah karena tersangkut kasus penyuapan dan menyalahi prosedur berita acara.

"Dan dengan adanya pengawasan terhadap hakim yang ada di daerah ini (Jatim), akan memudahkan tugas Komisi Yudisial dalam menerima atau memproses pengaduan dari masyarakat," kata dia lagi.

Di dalam kesempatan ini, Imam mengapresiasi kinerja Public Expose yang membantu Komisi Yudisial dalam mengawasi para hakim. Menurut Imam, tanpa lembaga ini KY sulit mengawasi hakim bandel sendirian.

"Dengan jumlah hakim yang cukup banyak itu dan tersebar di seluruh Indonesia, kita tidak bisa menjangkau dan mengawasinya satu-satu. Karena itu, dengan adanya penghubung KY ini, akan sangat membantu kita dalam hal pengawasan. Mereka akan menerima pengaduan dari masyarakat terkait kinerja hakim di daerah," urai Imam.

Dalam struktur Public Expose Penghubung Komisi Yudisial RI, dikatakan Imam, terdapat empat anggota yang terdiri dari satu orang koordinator dan tiga asisten koordinator. Para penghubung KY ini juga berfungsi pemantau secara langsung di persidangan. "Sehingga permasalahan yang terjadi terkait kinerja hakim dapat segera ditindaklanjuti untuk kemudian disampaikan ke tingkat pusat." tutup Iman.

Selain di Jawa Timur, Public Expose Penghubung KY juga dibentuk di lima provinsi lain seperti di Sumatra Utara, Jawa Tengah, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Timur, dan Sulawesi Selatan.

Dari data KY hingga pertengahan tahun atau pada bulan Juni tahun 2013 ini, laporan masyarakat atas dugaan perilaku hakim yang melanggar kode etik, tercatat ada 1.071 laporan di seluruh Tanah Air. Jumlah tersebut mengalami peningkatan jika di banding tahun 2012 yang hanya mencapai 1.520 laporan.