KSP Temukan Kendala Penanganan Covid-19 di Kepulauan Provinsi Maluku

Merdeka.com - Kantor Staf Kepresidenan masih mendapatkan kendala dalam penanganan Covid-19. Salah satunya di Maluku yang alami keterbatasan alat transportasi dan kendala jaringan internet.

"Perlu pendekatan penanganan yang memperhatikan karakter provinsi kepulauan," ujar Tenaga Ahli Utama Kedeputian V KSP, Theofransus Litaay, di Ambon, Senin (6/9).

Tim yang terdiri dari Tenaga Ahli Utama Theofransus Litaay dan Mufti Makarim Al Ahlaq serta tenaga professional Raditya Herpramudita bertemu dengan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Maluku, Kepala Dinas Kesehatan Kota Ambon, dan sejumlah perwakilan dari Jajaran Forpimda, seperti TNI, Polri, Lantamal, dan Badan Intelejen Negara (BIN) Provinsi Maluku.

Berdasarkan laporan dari Dinas Kesehatan Provinsi Maluku dan Kota Ambon, penanganan Covid-19 sudah berjalan dengan baik, termasuk program percepatan vaksinasi.

"Vaksinasi siswa yang dilakukan secara masif di Kota Ambon dapat menjadi model sinergi pemerintah daerah, TNI, Polri, dan BIN dalam meningkatkan capaian vaksinasi. Namun perlu dipikirkan pemecahan masalah vaksinasi untuk pulau-pulau selain pulau Ambon, terutama pulau-pulau kecil," jelas Theo Litaay saat mengunjungi vaksinasi siswa di SMA Negeri 1 Ambon.

Tenaga Ahli Utama Kedeputian V Mufti Makarim Al Ahlaq menambahkan perlunya siasat lain untuk mengatasi kendala distribusi vaksin ke pulau-pulau kecil di Provinsi Maluku. Kendala lain yang ditemui tim KSP adalah gangguan koneksi internet yang mengakibatkan terlambatnya pelaporan.

"Meskipun di data online status vaksin belum terpakai, faktanya di lapangan stok sudah tidak ada," tutur Mufti Makarim

Di sisi lain, terbatasnya akses transportasi menjadikan keuntungan bagi provinsi kepulauan. Minimnya arus lalu lintas manusia yang masuk dan keluar kepulauan, membuat kasus COVID-19 rendah.

"Angka positif Covid-19 di luar Ambon relatif rendah, bahkan ada yang nol. Karena itu perlu diatur kelonggaran yang dapat diterapkan terkait kegiatan sosial, ekonomi dan pendidikan, dengan tetap memperhatikan prokes,” tambah Mufti.