KSP Akui Lambatnya Birokrasi dan Politik Impunitas Jadi Hambatan Repatriasi HAM di RI

Merdeka.com - Deputi V Bidang Politik, Hukum, Keamanan dan HAM Kantor Staf Presiden (KSP) Jaleswari Pramodhawardani mengakui lambatnya perkembangan repatriasi korban pelanggaran HAM di Indonesia diakibatkan oleh birokrasi yang masih menerapkan sistem politik impunitas. Presiden Joko Widodo(Jokowi) kata Jaleswari saat ini sedang mempersiapkan regulasi untuk menyelesaikan permasalahan terkait pelanggaran HAM berat.

“Kasus yang menyangkut pelanggaran HAM perlu dibicarakan di ruangan yang membuat orang nyaman untuk menyuarakan pendapatnya. Pemerintah mengerti tentang hal itu dan sekarang sedang mengusahakan agar permasalahan tersebut dapat selesai di pemerintahan Jokowi,” kata Jaleswari dalam diskusi di Festival HAM, Semarang, dikutip dalam keterangan pers, Kamis(18/11).

Dia menjelaskan dalam proses pembuatan kebijakan yang berkaitan dengan repatriasi korban pelanggaran HAM, terdapat hal-hal teknis di lapangan yang tidak bisa diprediksi. Jaleswari pun mengklaim pemerintah sangat berhati-hati dalam merumuskan suatu kebijakan.

“Pemerintah tidak tertutup, selalu mendengarkan penolakan dan aspirasi dari masyarakat sipil. Kemudian, kita di KSP juga melakukan kritik internal dalam menanggapi setiap aspirasi masyarakat terkait kasus ini,” lanjutnya.

Dia juga menjelaskan saat ini pemerintah sedang melakukan proses pengesahan Konvensi Anti Penghilangan Paksa dan Rancangan Undang-Undang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (RUU KKR). Aturan tersebut untuk menjamin pemenuhan hak pemulihan atas korban pelanggaran HAM dan menjamin ketidakberulangan pelanggarannya.

Kemudian dalam forum tersebut, sejumlah aktivis HAM juga memohon perhatian khusus dari KSP untuk mengawal penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat seperti kasus tragedi 1965 dan pemulihan para korban.

“Terkait penyelesaian pelanggaran HAM berat sudah lama sekali dibicarakan tapi perkembangannya memang belum nampak. Jadi kami memohon kepada Ibu Deputi V dan KSP untuk lebih fokus kepada peluang yang dapat dimanfaatkan dan mengatasi tantangan yang telah disampaikan korban,” kata Miryam Nainggolan dari Koalisi untuk Keadilan dan Pengungkapan Kebenaran (KKPK).