Merdeka.com - Perwakilan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Jakarta Andi Prayoga meminta pemerintah tak abai dan lebih responsif terhadap tuntutan mahasiswa yang menolak UU KPK baru dan RUU KUHP disahkan. Sebab, sejumlah mahasiswa telah menjadi korban aksi demonstrasi ini.

"Pemerintah dengan adanya korban ini melihat bahwa mahasiswa sudah berjuang. Jadi harus ditampung oleh pemerintah dan ditindaklanjuti, jangan justru abai," ujar Andi dalam sebuah kawasan Jakarta Pusat, Sabtu (28/9).

Andi mengakui bahwa aksi demo mahasiswa di Gedung DPR RI Jakarta, Selasa lalu memang berakhir ricuh. Menurut dia, kericuhan terjadi lantaran wakil rakyat tak memenuhi janjinya kepada mahasiswa untuk bertemu.

Selain itu, aparat keamanan juga mulai menembakkan gas air mata kepada mahasiswa yang demo. Andi lantas mencontohkan sikap Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo yang justru menyambut para mahasiswa yang demo di depan Gedung DPRD Jateng.

"Sebetulnya pemerintah bisa melihat bagaimana Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo ketika ada massa melakukan aksi, lalu Pak Gubernur datang bukan lari jadi mahasiswa disambut," kata dia.

Bantah Ditunggangi

Sementara terkait isu bahwa aksi demo menolak UU KPK dan RUU KHUP ditunggangi kepentingan politik, Andi dengan tegas membantahnya. Dia memastikan bahwa aksi tersebut murni keresahan masyarakat yang diwakilkan oleh mahasiswa.

"Saya pikir ini tidak ditunggangi, ini keresahan mahasiswa. Sekarang saya melihat indeks dari berita-berita, sasaran KPK itu banyak sekali di DPR itu orang yang koruptor dan banyak UU KPK ini jadi pelindung dari KPK," jelas dia.

Andi menuturkan, mahasiswa satu suara terkait sejumlah poin yang dituntut kepada Presiden Jokowi. Salah satu poin yaitu, menolak revisi UU KPK dan pengesahan RKUHP.

"RUU KPK itu kan ada beberapa poin yang menjadi kontroversial. Begitu juga dengan Undang-Undang KUHP. Itu yang menjadi substansi tuntutan masuk untuk kemudian turun ke jalan," tutur Andi.

Reporter: Ika Defianti

Sumber: Liputan6.com