Kritik Bupati Boltim Diminta Jadi Koreksi Pemerintah Terkait Distribusi Bansos
Merdeka.com - Bupati Bolaang Mongondow Timur (Boltim), Sulawesi Utara, Sehan Salim Landjar mengamuk hingga mengumpat kata kasar kepada menteri. Dia kesal aturan yang berbelit pencairan Bantuan Langsung Tunai (BLT) untuk warga dari pemerintah pusat. Sementara warganya sudah kelaparan. Videonya viral di media sosial.
Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah mengatakan, kebijakan distribusi bansos melalui rekening langsung ke penerima cukup baik. Karena dengan demikian menghindari potensi korupsi.
"Bupati Boltim seharusnya memudahkan proses pembuatan rekening dan pendataan dengan benar," kata dia kepada merdeka.com, Senin (27/4).
Meskipun demikian, pemerintah pusat perlu memperhatikan keluhan Kepala Daerah terkait dengan tantangan yang muncul di daerahnya. Sebab, tiap daerah memiliki karakteristik masalah sendiri dalam menghadapi pandemi Covid-19.
"Untuk itu kekesalan bupati Boltim cukup disayangkan, meskipun memang dalam kondisi tertentu ada daerah yang tidak memungkinkan untuk pembuatan rekening, dalam hal ini perlu juga didengar keluhan bupati Boltim agar dapat mengambil kebijakan sendiri," ujar dia.
Karena itu, hal yang perlu diperbaiki ke depan yakni pengawasan penyaluran bansos. Juga koordinasi pemerintah pusat dan daerah dalam menjalankan penanganan Covid-19.
"Selama pengawasan dilakukan dengan benar, maka tidak jadi persoalan. Pada level menteri, semestinya memahami kondisi tersebut," urai dia.
Dalam kondisi darurat seperti sekarang, lanjut Dedi, pemerintah pusat juga harus lebih mendengarkan masukan dari daerah. Sebab daerah merupakan garda terdepan dalam penyaluran bantuan sosial. "Terlebih dalam kondisi darurat, rujukan yang digunakan harusnya daerah, bukan Jakarta," jelasnya.
"Terutama tata kelola birokrasi pusat daerah, sehingga secara fungsi menteri dan kepala desa itu setara, meskipun dalam struktur berbeda jauh," tandasnya.
(mdk/gil)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Jokowi Dikritik soal Pembagian Bansos, Bahlil: Jangan Batasi Presiden Dekat Dengan Rakyat
Bahlil menegaskan pihak-pihak yang mengkritisi penyaluran bansos, dapat diartikan pihak tersebut tidak senang masyarakat menerima bantuan.
Baca SelengkapnyaAnies Kritik Bansos Lagi: Saya Yakin Penerima Makin Hati-Hati Beri Dukungan, Pilih Pakai Hati Nurani
Anies menyebut kenaikan anggaran bantuan sosial (bansos) harusnya tujuannya untuk kepentingan si penerima, bukan kepentingan si pemberi.
Baca SelengkapnyaUsai Pencoblosan, Bulog Kembali Salurkan Bansos Beras 10 Kg di Bogor
Penghentian penyaluran bansos beras dilakukan untuk menghindari politisasi terhadap program pemerintah.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Bawaslu Nilai Jokowi Boleh Bagikan Bansos, Kecuali Ajak Memilih Paslon
Bawaslu sedang berkoordinasi dengan Kementerian BUMN dan Kepala Bulog Bayu Krisnamurthi terkait mekanisme penyaluran bantuan sosial saat kontestasi pemilu.
Baca SelengkapnyaWapres Sebut Penerima Bansos Harusnya Berkurang, Cak Imin: Uang Rakyat Dikembalikan ke Rakyat
Cak Imin juga tak setuju dengan pernyataan pemberian Bansos sama saja melestarikan kemiskinan masyarakat.
Baca SelengkapnyaGubernur BI: Kredit Perbankan Tumbuh 9,7 Persen Pada November 2023
Peningkatan kredit atau pembiayaan didorong oleh peningkatan permintaan kredit sejalan dengan tetap terjaganya kinerja korporasi.
Baca SelengkapnyaTernyata Ini Alasan Jokowi Bagi-Bagi Bansos Beras Jelang Pilpres 2024
Presiden akhirnya buka suara terkait polemik pemberian bansos beras kemasan 10 kg di tahun politik.
Baca SelengkapnyaJawaban Presiden Jokowi soal Tudingan Politisasi Bansos
Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjawab tudingan bantuan sosial (bansos) dipolitisasi menjelang Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.
Baca SelengkapnyaRespons Petisi Kritik Jokowi, Arus Bawah Indonesia Nyatakan Dukung Penuh Pemerintah
Dukungan dari Arus Bawah Indonesia ini juga sebagai upaya mengawal demokrasi dan menyukseskan gelaran Pilpres 2024 dalam sekali putaran.
Baca Selengkapnya