KPU Sultra Wajibkan Petugas KPPS Rapid Test Sebelum Tugas saat Pemungutan Suara
Merdeka.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sulawesi Tenggara mewajibkan seluruh petugas KPPS (Kelompok Panitia Pemungutan Suara) rapid test Covid-19 sebelum bertugas pada pemungutan suara Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 9 Desember 2020 mendatang. Hal itu untuk mencegah terbentuknya klaster baru.
Ketua KPU Sultra La Ode Abdul Natsir Muthalib mengatakan akan berkoordinasi dengan pemerintah daerah (pemda) dan Satuan Gugus Tugas Covid-19 setempat di tujuh kabupaten yang menggelar pilkada dalam hal fasilitasi pemeriksaan tes cepat kepada petugas KPPS.
"Ini sebagai salah satu ikhtiar kita untuk memastikan bahwa pemilih pada saat ke Tempat Pemungutan Suara, terhindar dari hal-hal yang sifatnya bisa tertular Covid-19," kata Natsir, Sabtu (7/11).
Sebelumnya Natsir juga mengungkapkan bahwa anggota Badan Adhoc yang lebih dulu bertugas, seperti Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) juga menjalani tes cepat Covid-19 sebelum bertugas.
"Jadi prinsipnya, KPU di Kabupaten menyurati pemda setempat karena KPPS ini yang bakal di-rapid dalam jumlah besar. Sekitar 14.609 orang. Karena tujuh orang per-TPS, dan ada 2087 TPS yang akan dibuka di Pilkada 2020 ini," tutur Natsir.
Tujuh daerah di Sultra yang dijadwalkan mencari pemimpinnya untuk periode berikut, yakni Kabupaten Muna, Kolaka Timur, Konawe Selatan, Buton Utara, Wakatobi, Konawe Utara dan Konawe Kepulauan.
Tahapan Pilkada 2020 saat ini masuk masa kampanye yang telah dimulai sejak 26 September 2020 dan akan berakhir pada 5 Desember 2020 atau terhitung selama 71 satu hari. Pemungutan suara akan dilaksanakan pada 9 Desember 2020. Ada 18 pasangan calon (paslon) yang tengah bertarung menarik simpati masyarakat.
(mdk/rhm)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Pemilih adalah penentu terhadap siapa yang akan menduduki jabatan.
Baca SelengkapnyaSituasi terakhir menunjukkan kondisi yang mulai mengkhawatirkan.
Baca SelengkapnyaPanitia Pemungutan Suara, atau yang biasa disingkat PPS, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk menyelenggarakan Pemilu.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Pemilu 2024 di Sumbar berlangsung di 1.265 kelurahan.
Baca SelengkapnyaBanyaknya pihak yang mengawasi setiap proses pemungutan dan perhitungan suara.
Baca SelengkapnyaKPPS Pemilu adalah petugas yang bertanggung jawab mengawal kelancaran proses pemungutan suara saat Pemilu berlangsung.
Baca SelengkapnyaKPU RI akan menjalankan kewajiban dengan memberikan hak terhadap yang ditinggalkan
Baca SelengkapnyaRekomendasi itu akan dilakukan secara berjenjang hingga diputuskan oleh tingkat KPU Kabupaten/Kota.
Baca SelengkapnyaQuick count hasil sementara perolehan suara pemilu sudah dilakukan sejumlah lembaga survei menggambarkan hasil peta Pemilu 2024.
Baca Selengkapnya