KPU klaim pengadaan logistik Pemilu 2019 lebih hemat

Merdeka.com - Anggota komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pramono Ubaid Tanthowi menyebut anggaran logistik Pemilu 2019 lebih hemat jika dibandingkan dengan Pemilu 2014. Menurutnya, hal itu disebabkan biaya pendistribusian digabung dengan biaya pengadaan melalui e-katalog.

"Secara overall kita mendapatkan harga yang lebih murah dari proses pengadaannya, itu jauh lebih murah dengan dibandingkan di 2014. Pilkada 2018 anggaran logistik kita kan jauh lebih murah dengan menggunakan e-katalog itu," katanya di gedung KPU, Jakarta Pusat, Selasa (9/10).

Dari anggaran terpakai, Pramono menyebut, ada efisiensi yang akan dimanfaatkan untuk honorarium Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) bulan Oktober hingga Desember. Efisiensi itu nantinya akan dilaporkan.

Selain itu, dengan sistem e-katalog, menurut Pramono, pihaknya juga menekan risiko adanya pelanggaran hukum lantaran di dalamnya melibatkan pihak berwenang seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).

"Risikonya lebih kecil, terutama resiko dari hukum lebih aman, proses pengadaannya kita melibatkan DKPP, BPK segala macam dari sisi itu kita lebih tenang tidak ada lagi potensi-potensi masalah hukum jauh lebih aman untuk kita," tutupnya.