Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

KPPU ingatkan cagub Jatim harus berantas praktik monopoli persaingan usaha

KPPU ingatkan cagub Jatim harus berantas praktik monopoli persaingan usaha Ilustrasi Pemilu. ©2014 Merdeka.com

Merdeka.com - Jelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Jawa Timur 2018 mendatang, para calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur harus mempunyai visi dan komitmen antipraktik persaingan usaha tidak sehat. Hal itu dilakukan untuk kepentingan dan mewujudkan masyarakat Jawa Timur yang adil dan sejahtera.

"Dengan adanya visi dan komitmen tersebut, maka nantinya bisa melakukan pemberantasan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat di wilayah Jawa Timur khususnya," kata Kepala Kantor Perwakilan Daerah (KPD) Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Surabaya Aru Armando, kepada merdeka.com, Selasa (12/12).

Sebagai langkah pertama yang dilakukan adalah dengan pendekatan. Setelah itu baru melakukan menandatangani Pakta Integritas Anti Persaingan Usaha Tidak Sehat. Apalagi, dilihat lebih jauh dari perilaku bisnis di Indonesia, khususnya Jawa Timur, persaingan usaha sehat bertolak belakang dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (Good Corporate Governance).

Dari situ, pentingnya mengenai komitmen antipersaingan usaha tidak sehat sangat penting dimiliki oleh Kepala Daerah di Jawa Timur mengingat potensi perekonomian besar yang dimiliki oleh Provinsi yang terdiri dari 38 Kota/Kabupaten. Selain itu, praktik persaingan usaha tidak sehat adalah salah satu biang keladi timbulnya kemiskinan.

Karena kesejahteraan dari konsumen atau masyarakat berpindah dengan cara-cara yang tidak benar ke kantong oknum pelaku usaha, baik dilakukan dengan cara saling bekerjasama untuk melakukan praktik kartel, atau bahkan difasilitasi oleh kebijakan pemerintah yang tidak mengadopsi prinsip persaingan usaha sehat.

"Dahsyatnya dampak negatif dari perilaku antipersaingan usaha tidak sehat yang dilakukan oknum pelaku usaha dan yang difasilitasi oleh peraturan atau kebijakan ini wajib diketahui dan harus dikikis oleh Pemimpin Jawa Timur mendatang," ujar dia.

Pria akrab dipanggil Aru itu juga mengungkapkan, bahwa KPPU mempunyai pengalaman dari berdasarkan sejak diberlakukan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Ternyata masih ada peraturan dan kebijakan yang diterbitkan yang tidak sejalan dengan prinsip-prinsip persaingan usaha tidak sehat.

Untuk itu, ke depannya Cagub dan Cawagub Jawa Timur yang nanti terpilih harus berani menunjukkan sikap dan komitmennya mewujudkan prinsip persaingan usaha sehat dalam kebijakan di masa mendatang.

"Jangan pilih Cagub atau Cawagub yang tidak berani berantas praktik persaingan usaha tidak sehat," katanya.

(mdk/dan)
ATAU
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Jokowi Peringatkan KPU: Keteledoran Berbahaya, Berdampak Besar pada Politik!

Jokowi Peringatkan KPU: Keteledoran Berbahaya, Berdampak Besar pada Politik!

Jokowi meminta KPU dan para penyelenggara Pemilu memastikan tata kelola pelaksanaan Pemilu 2024 berjalan dengan baik.

Baca Selengkapnya
Apresiasi Pj Gubernur Kaltim untuk Perkembangan Ekonomi di Penajam Paser Utara

Apresiasi Pj Gubernur Kaltim untuk Perkembangan Ekonomi di Penajam Paser Utara

Kabupaten Penajam Paser Utara menjadi salah satu contoh perkembangan yang sangat cepat di bidang ekonomi salah satunya UMKM.

Baca Selengkapnya
KPU Buka Pendaftaran Pemantau Pilgub DKI Jakarta 2024, Cek Jadwal dan Syarat Berikut Ini

KPU Buka Pendaftaran Pemantau Pilgub DKI Jakarta 2024, Cek Jadwal dan Syarat Berikut Ini

Komisi Pemilihan Umum DKI Jakarta terus berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mempersiapkan pemilihan Gubernur DKI Jakarta 2024.

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
Jokowi Janjikan Tunjangan Kinerja Petugas KPU Selesai Januari: Urusan Sensitif Jangan Ganggu Pemilu

Jokowi Janjikan Tunjangan Kinerja Petugas KPU Selesai Januari: Urusan Sensitif Jangan Ganggu Pemilu

Jokowi menyebut Pemilu 2024 sangatlah kompleks karena melibatkan 204.807.222 orang, di 38 provinsi, 514 kabupaten/kota, 7.277 kecamatan, 83.771 desa.

Baca Selengkapnya
Terbukti Pindahkan Perolehan Suara Caleg, Dua Petugas PPK di Lumajang Hanya Diberi Peringatan Keras

Terbukti Pindahkan Perolehan Suara Caleg, Dua Petugas PPK di Lumajang Hanya Diberi Peringatan Keras

Dua petugas Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) di Kabupaten Lumajang terbukti memindahkan suara caleg. Mereka hanya dijatuhi sanksi peringatan keras.

Baca Selengkapnya
Ketua KPU Ingatkan Pentingnya Mencoblos: Satu Suara Sangat Menentukan

Ketua KPU Ingatkan Pentingnya Mencoblos: Satu Suara Sangat Menentukan

Pemilih adalah penentu terhadap siapa yang akan menduduki jabatan.

Baca Selengkapnya
Jokowi Minta KPU Netral di Pemilu 2024: Bertindak Sesuai Aturan Saja Dicurigai

Jokowi Minta KPU Netral di Pemilu 2024: Bertindak Sesuai Aturan Saja Dicurigai

Jokowi ingin KPU bertindak sesuai aturan pada pesta demokrasi lima tahunan.

Baca Selengkapnya
KPU Kebut Rekapitulasi Hasil Pemilu di Jawa Barat dan 3 Provinsi Hari Ini

KPU Kebut Rekapitulasi Hasil Pemilu di Jawa Barat dan 3 Provinsi Hari Ini

KPU saat ini masih berfokus dengan merampungkan seluruh rekapitulasi nasional dengan waktu tersisa hingga tanggal 20 Maret 2024.

Baca Selengkapnya
Mengenal Tugas KPU dan Wewenangnya, Perlu Diketahui

Mengenal Tugas KPU dan Wewenangnya, Perlu Diketahui

Komisi Pemilihan Umum (KPU) adalah lembaga negara yang bertanggung jawab untuk menyelenggarakan pemilihan umum di Indonesia.

Baca Selengkapnya