KPP usulkan empat kriteria bagi calon Sekretaris MA

Merdeka.com - Koalisi Pemantau Peradilan (KPP) mendorong Mahkamah Agung (MA) agar transparan dan obyektif dalam seleksi jabatan Sekretaris MA. Tidak hanya membuka lowongan internal, lembaga peradilan itu juga harus merangkul publik dalam proses seleksi.

"Proses seleksi yang dilakukan kemarin sempat tidak terdengar kabarnya selama bulan Oktober, baik dari website MA maupun media," ungkap anggota YLBHI Julius Ibrani, Rabu (23/11).

Tim pansel dapat melibatkan masyarakat sipil, pengamat dan pemerhati peradilan. Hal ini menjadi penting karena keberadaan Sekretaris MA sama halnya dengan CEO, dan badan peradilan di bawahnya.

Oleh karena itu, KPP telah membuat kriteria bagi sosok yang akan mengisi posisi Sekretaris MA.

"Pertama calon Sekretaris MA harus paham dalam persoalan proses di MA dan peradilan. Kedua Sekretaris MA harus menguasai sistem manajerial yang matang. Selain itu seorang calon Sekretaris MA tidak boleh memiliki rekam jejak yang meragukan, sebab dahulu rekam jejak sebelumnya sudah memiliki catatan buruk namun tetap dipilih menjadi Sekretaris. Keempat, calon Sekretaris MA harus memenuhi kewajiban pajak dan pelaporan harta kekayaan yang wajar," paparnya.

Selain itu KPP juga melakukan penelusuran Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dari masing-masing calon, ini dilakukan agar mencegah terulangnya preseden buruk atas kasus sebelumnya.

"Mengingat sebelumnya MA pernah memiliki sekretaris yang memiliki catatan atas harta kekayaan yang tidak wajar," ungkapnya.

Jabatan Sekretaris MA dinilai sangat penting, karena sistem organisasi peradilan satu atap saat ini terkait administrasi, organisasi dan finansial MA. Dalam kerangka organisasi satu atap, Sekretaris MA dianalogikan memiliki peran sebagai CEO dan badan-badan peradilan di bawahnya.

"Calon Sekretaris MA nanti harus memiliki kemampuan manajerial organisasi yang baik dan paham akan business proses di lingkungan pengadilan dan MA," pungkasnya.