KPK usut permainan penetapan BPIH dari Hasrul Azwar

Merdeka.com - Proses penyidikan kasus korupsi pelaksanaan haji 2012 sampai 2013 dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), ternyata sudah sampai pada tahap mengusut dugaan permainan penetapan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH). Hal itu diakui oleh Anggota Komisi VIII Dewan Perwakilan Rakyat Hasrul Azwar, kepada awak media selepas menjalani pemeriksaan malam hari ini.

Hasrul mengatakan, penyidik KPK mencecarnya soal dugaan persekongkolan penetapan BPIH selama pemeriksaan lebih dari delapan jam. Hal itu menimbulkan kecurigaan kuat ada keterlibatan Ketua Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) itu dalam dugaan penyelewengan itu.

Tetapi, dia berdalih semuanya sudah sesuai Undang-Undang nomor 13 tahun 2008 tentang penyelenggaraan ibadah Haji.

"Saya ditanya soal mekanisme BPIH saja. Cara dan proses penetapan BPIH saja yang ditanya. Penetapan BPIH ialah pedoman untuk realisasi di Saudi Arabia," kata Hasrul kepada awak media di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (19/8).

Hasrul malah menyangkal pernyataan mantan Anggota Komisi VIII DPR Zulkarnaen Djabar, ihwal penyelewengan penetapan BPIH. Menurut Zulkarnaen yang merupakan terpidana kasus suap proyek Alquran itu, ada penyelewengan penyewaan pemondokan dan katering sebelum penetapan BPIH.

"Setahu saya tidak, tidak ada itu," ujar Hasrul.

Hasrul juga disebut-sebut ikut terlibat dalam pengadaan katering jamaah Haji Indonesia. Dia menyangkal tidak pernah ikut pengadaan karena tidak mempunyai perusahaan.

"Cek saja kalau saya punya perusahaan...hahaha," sambung Hasrul yang berkemeja merah sembari tertawa.