Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

KPK umumkan harta cagub & cawagub DKI 14 Juni mendatang

KPK umumkan harta cagub & cawagub DKI 14 Juni mendatang Johan Budi . Merdeka.com /Dwi Narwoko

Merdeka.com - KPK saat ini tengah bekerja sama dengan KPU DKI Jakarta untuk melakukan verifikasi data harta kekayaan calon gubernur (cagub) dan calon wakil gubernur (cawagub) DKI Jakarta. Juru Bicara KPK, Johan Budi SP menjelaskan dalam verifikasi tersebut yang dilaporkan yakni harta bergerak, harta tidak bergerak, dan giro.

Johan mengatakan tepat pada tanggal 14 Juni 2012, KPK akan umumkan hasil verifikasi data harta kekayaan cagub dan cawagub DKI Jakarta.

"Deklarasi tersebut dilakukan bersama dengan KPU DKI, kemudian sama-sama dengan Panitia Pengawas Pemilu, Badan Pengawas Pemilu, dan dengan cagub dan cawagub," ujar Johan Budi di KPK, Jakarta, Selasa (5/6).

Johan menerangkan dalam deklarasi tersebut juga akan ada penandatanganan fakta integritas. Hal itu bertujuan untuk menghasilkan pilkada yang bebas atau bersih dari permainan politik uang.

"Tujuannya adalah agar Pemilukada bisa steril dari money politik," ujar Johan Budi menjelaskan mengenai tujuan penandatanganan fakta integritas tersebut.

Seperti diketahui, hari ini KPK memulai verifikasi data sejumlah cagub dan cawagub. Sesuai jadwal di ruang wartawan Gedung KPK, Cagub Jokowi dan Hendardji Supandji mendapat giliran pertama untuk di datangi oleh tim Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) KPK. Selain itu Cawagub Nono Sampono juga disambangi juga didatangi oleh tim KPK untuk melakukan verifikasi harta kekayaan.

(mdk/hhw)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Dewas Benarkan Ada Laporan Jaksa KPK Peras Saksi: Sudah Penyelidikan
Dewas Benarkan Ada Laporan Jaksa KPK Peras Saksi: Sudah Penyelidikan

Meski demikian dari informasi yang dihimpun jika inisial Jaksa KPK itu adalah TI yang diduga memeras saksi dalam sebuah kasus sebesar Rp 3 miliar.

Baca Selengkapnya
KPK Minta Menteri ATR AHY Laporkan Harta Kekayaan, Paling Lama 3 Bulan
KPK Minta Menteri ATR AHY Laporkan Harta Kekayaan, Paling Lama 3 Bulan

"Jadi untuk Mas AHY punya waktu sampai 3 Bulan ke depan," jelas Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK, Pahala Nainggolan

Baca Selengkapnya
JK Nilai Hak Angket Dugaan Kecurangan Pemilu 2024 Cegah Parlemen Jalanan
JK Nilai Hak Angket Dugaan Kecurangan Pemilu 2024 Cegah Parlemen Jalanan

JK kembali mengajak pihak-pihak keberatan dengan hasil Pemilu 2024 menempuh jalur konstitusional.

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
Terbukti Pindahkan Perolehan Suara Caleg, Dua Petugas PPK di Lumajang Hanya Diberi Peringatan Keras
Terbukti Pindahkan Perolehan Suara Caleg, Dua Petugas PPK di Lumajang Hanya Diberi Peringatan Keras

Dua petugas Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) di Kabupaten Lumajang terbukti memindahkan suara caleg. Mereka hanya dijatuhi sanksi peringatan keras.

Baca Selengkapnya
Pejabat KKP Dituduh Terima Suap dari Perusahaan Jerman, Begini Respons Menteri Trenggono
Pejabat KKP Dituduh Terima Suap dari Perusahaan Jerman, Begini Respons Menteri Trenggono

Perusahaan asal Jerman dikabarkan menyuap pejabat Kementerian Kelautan dan Perikanan pada periode 2014-2018.

Baca Selengkapnya
TKN Prabowo-Gibran Kirim Tim Pencari Fakta Usut Dugaan Pencoblosan Surat Suara di Malaysia
TKN Prabowo-Gibran Kirim Tim Pencari Fakta Usut Dugaan Pencoblosan Surat Suara di Malaysia

TKN Prabowo-Gibran segera mengirimkan tim pencari fakta khusus untuk mengusut dugaan kecurangan pemilu

Baca Selengkapnya
KPK Tegaskan Pernyataan Alexander Marwata Tak Bisa Dijadikan Alasan Gugurkan Penetapan Tersangka Eks Wamenkum HAM
KPK Tegaskan Pernyataan Alexander Marwata Tak Bisa Dijadikan Alasan Gugurkan Penetapan Tersangka Eks Wamenkum HAM

Kubu mantan Wamenkum HAM Eddy Hiariej menuding Alexander Marwata menggiring opini dan menyebarkan hoaks terkait penetapan tersangka kasus suap dan gratifikasi.

Baca Selengkapnya
KPK Tetapkan Kepala BPPD Sidoarjo Jadi Tersangka Korupsi Pemotongan Insentif Pegawai
KPK Tetapkan Kepala BPPD Sidoarjo Jadi Tersangka Korupsi Pemotongan Insentif Pegawai

AS ditahan 20 hari pertama terhitung tanggal 23 Februari 2024 sampai dengan 13 Maret 2024 di Rutan KPK.

Baca Selengkapnya
Cak Imin Klaim Belum Ada Lobi dan Tawaran Jabatan agar PKB Tak Ikut Hak Angket Pemilu 2024
Cak Imin Klaim Belum Ada Lobi dan Tawaran Jabatan agar PKB Tak Ikut Hak Angket Pemilu 2024

Cak Imin mengungkapkan belum ada lobi dan tawaran dari pemerintah atau paslon Prabowo-Gibran untuk menolak hak angket kecurangan Pemilu 2024.

Baca Selengkapnya