Merdeka.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menetapkan Bupati Pulau Morotai, Rusli Sibua (RS) sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi terkait dugaan suap sengketa Pilkada Kabupaten Pulau Morotai, Maluku Utara di Mahkamah Konstitusi (MK) tahun 2011.

Menurut Plt‎ Wakil Ketua KPK, Johan Budi SP, pihaknya sudah menemukan dua alat bukti untuk menetapkan Rusli sebagai tersangka.

"Menetapkan RS sebagai tersangka terkait dugaan memberi atau menjanjikan sesuatu kepada hakim dengan maksud mempengaruhi putusan perkara yang diadili," kata Johan dalam keterangan pers di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (26/6).

Johan menambahkan, penetapan tersangka terhadap Rusli merupakan hasil dari pengembangan perkara dugaan tindak pidana korupsi di Mahkamah Konstitusi (MK) yang menjerat Akil Mochtar.

"Ini pengembangan perkara dugaan tindak pidana korupsi di dalam MK, dalam sengketa Pilkada, yang salah satunya sudah divonis adalah Akil Mochtar (Mantan Ketua MK)," ungkap Johan.

Dia menuturkan, terkait nilai suap yang diberikan Rusli kepada hakim MK sebesar Rp 2,989 miliar. Uang itu merupakan imbalan lantaran hakim MK memenangkannya dalam sidang sengketa tersebut.

"Untuk nilai suap bisa dilihat dalam putusan sidang Akil Mochtar. Di situ lebih jelas angkanya," tandasnya.

Dalam dakwaan Akil disebut meminta duit untuk menyetujui keberatan hasil Pilkada tahun 2011 di Kabupaten Pulau Morotai, Maluku Utara. Akil menerima Rp 2,989 miliar dari jumlah duit Rp 6 miliar yang diminta.

Di sengketa Pilkada Pulau Morotai yang diikuti 6 pasang calon pada 16 Mei 2011 dimenangkan oleh pasangan Arsad Sardan dan Demianus Ice. KPU menetapkan pasangan tersebut sebagai bupati/wakil bupati periode 2011-2016 dengan menerbitkan SK KPU pada tanggal 21 Mei 2011.

Penetapan hasil Pilkada tersebut diajukan permohonan keberatan ke Mahkamah Konstitusi antara lain oleh pasangan Rusli Sibua dan Weni R Paraisu dengan menunjuk Sahrin Hamid sebagai penasihat hukum.

Saat permohonan keberatan hasil Pilkada sedang diperiksa panel hakim, Sahrin Hamid, pengacara Rusli Sibua menghubungi Akil melalui SMS. Akil menelepon Sahrin Hamid agar menyampaikan kepada Rusli Sibua untuk menyiapkan uang Rp 6 miliar.

Permintaan ini diteruskan Sahrin ke Rusli Sibua di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat. Akan tetapi Rusli Sibua hanya menyanggupi Rp 3 miliar. Rusli Sibua lalu mengirim uang sebesar Rp 2,989 miliar melalui 3 setoran tunai ke rekening CV Ratu Samagat dengan menulis 'angkutan kelapa sawit' sebagaimana diminta Akil.

Duit dikirim bertahap yakni Rp 500 juta (16 Juni 2011), Rp 500 juta (16 Juni 2011) dan Rp 1,989 miliar pada 20 Juni 2011. Setelah uang terkirim, pada persidangan 20 Juni 2011 MK memutuskan mengabulkan permohonan Rusli Sibua dan Weni R Paraisu. Dalam amarnya, MK membatalkan berita acara tentang rekapitulasi hasil penghitungan suara Pilkada oleh KPU Kabupaten Pulau Morotai tanggal 21 Mei 2011.‎

Atas perbuatannya, Rusli disangkakan dengan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto 55 ayat (1) ke-1 KUHP.