KPK terus buru uang Rp 3 M terkait kasus Bupati Buol
Merdeka.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mengejar uang senilai Rp 3 miliar yang diduga sebagai suap dalam kasus Bupati Buol Amran Batalipu. Uang itu diduga akan digunakan untuk penerbitan Hak Guna Usaha (HGU) perkebunan kelapa sawit milik pengusaha nasional PT Hardaya Inti Plantation milik Hartati Murdaya.
"Hingga saat ini, memang uang tersebut belum disita KPK. Namun, KPK akan terus cari," kata Juru Bicara KPK, Johan Budi di kantornya, Jl HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, Kamis (12/7).
Johan menambahkan, sampai saat ini KPK belum mendapat konfirmasi posisi pasti uang tersebut dari petugas KPK. Dia berjanji, ke mana pun uang itu, KPK akan terus memburunya.
"Yang pasti, uang itu akan terus kami kejar sampai dapat," ungkap Johan.
Seperti diberitakan sebelumnya, kasus dugaan suap penerbitan HGU perkebunan kelapa sawit di kawasan Buol terungkap melalui operasi tangkap tangan pada 26 Juni 2012 lalu. KPK menduga ada pemberian suap sekitar Rp 3 miliar kepada Bupati Buol, Amran.
Dalam kasus ini, dua petinggi di PT HIP juga ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK, yakni Gondo Sudjono dan Yani Ansori. Keduanya diduga melanggar Pasal 5 Ayat 1 huruf a atau b atau Pasal 13 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
(mdk/lia)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
KPK sempat mencari keberadaan Bupati Sidoarjo, Ahmad Muhdlor Ali, tapi tidak ditemukan. Sehingga yang dibawa hanya Kasubag Umum dan Kepegawaian BPPD.
Baca SelengkapnyaKetika penyidik merasa telah terpenuhi alat bukti, maka tentu kedua penyelenggara negara itu akan ditetapkan sebagai tersangka.
Baca SelengkapnyaPenambahan anggaran ini diperlukan seiring meningkatnya jumlah petani calon penerima pupuk subsidi.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Skandal pungli di Rutan KPK itu diduga melibatkan 93 pegawai.
Baca SelengkapnyaKedua tangannya diikat dengan sabuk dan mulutnya disumpal kain.
Baca SelengkapnyaGus Mudhlor ditetapkan KPK sebagai tersangka seteah diduga terlibat melakukan pemotongan dana insentif ASN.
Baca SelengkapnyaKeterangan mereka dibutuhkan penyidik KPK untuk mengetahui aliran uang distribusi itu ke para tersangka.
Baca SelengkapnyaOTT terkait kasus dugaan korupsi pemotongan insentif ASN Sidoarjo yang mencapai Rp2,7 Miliar.
Baca SelengkapnyaBupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali atau Gus Muhdlor menyatakan menghormati langkah (KPK menetapkan dirinya sebagai tersangka korupsi.
Baca Selengkapnya